Waduh! Harmoni Malaadministrasi

METROPOLITAN – Polemik soal pembangunan Perumahan Harmoni di Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, belum juga usai. Setelah perumahan berdampak pada longsoran di salah satu SD setempat, dugaan malaadministrasi pun merebak, setelah warga yang bersebelahan langsung dengan proyek merasa tak pernah menandatangani su­rat kelengkapan izin lingkungan. Bahkan, tak tahu-menahu soal pembangunan perumahan ter­sebut. “Warga Kampung Kober mungkin dianggap bukan manusia, boro-boro ada yang datang soal izin lingkungan. Tahu juga nggak, lahan itu mau jadi apa. Setahu kami itu untuk perkebunan,” terang warga RT 02/02, Desa Gunungs­ari, Soleh. Secara gamblang, ia menyebut bisa saja ada dugaan lisgong (tulis tonggong) yang dalam bahasa Indonesia diibaratkan mencatut tanda tangan tanpa sepengetahuan yang bersang­kutan. Sebab, sejak awal sebe­lum pembangunan, sebelas kepala keluarga yang bersebe­lahan langsung dan tinggal berdampingan merasa tak pernah ditemui pihak mana pun. “Nggak tahu ya kalau aturan­nya keluar izin lingkungan harus seperti apa. Yang jelas di sini tidak pernah tanda tangan apa pun. Kalau ada izinnya ya nggak tahu ya,” paparnya. Be­lum lagi dampaknya mulai terasa. Selain longsor di belakang bangunan SD dan mengancam bangunan di dekatnya, keting­gian air sumur warga jadi se­makin dalam. “Waktu masih perkebunan air banyak. Seka­rang boro-boro,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Gunungsari, Hendra Fermana, mengklaim izin sudah ditempuh. Skema yang dija­lankan sudah sesuai aturan. Hanya saja dampak kepada terancamnya keselamatan siswa di SD Gunungsari 4 yang sempat longsor harus segera ditemukan jalan keluarnya. “Sudah ada semua. Nah dam­paknya ini harus segera di­tangani,” katanya. Terpisah, Kepala SD Gunungs­ari 4, Panji, menjelaskan, pi­haknya masih menunggu ke­jelasan dari perumahan ter­kait dampak pembangunan. Apalagi, lebih dari dua kali pertemuan dengan perumahan dan desa, namun belum ada tindak lanjutnya. Saat dikonfirmasi, perwakilan kontraktor proyek, Bandi, mengakui sudah mendengar keluhan soal sekolah dan war­ga yang terdampak pembangu­nan. Namun ia enggan berko­mentar banyak, karena urusan itu sudah diserahkan perusa­haan ke bagian hukum. “Untuk urusan keluhan sekolah dan warga sudah kita atur ke lawy­er perusahaan, sudah ada yang tangani sendiri. Harus ke ba­gian itu,” tuntasnya. (ryn/b/mam/py)