METROPOLITAN – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019 seolah menjadi alasan digalakkannya kembali pembangunan di sejumlah sektor. Penataan transportasi umum, sampah, kebersihan kota, Pedagang Kaki Lima (PKL), penataan ruang publik, transformasi budaya dan reformasi birokrasi hingga penanggulangan kemiskinan merupakan enam poin program yang termaktub dalam RPJMD Kota Bogor.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Erna Hernawati, mengatakan, secara garis besar pembangunan yang dilakukan Pemkot Bogor sudah sesuai RPJMD. Walaupun pada pelaksanaannya belum optimal karena terbentur sejumlah kendala di lapangan. ”Secara umum semua sudah berjalan sesuai rancangan yang ada. Meski belum semuanya terlaksana dengan baik lantaran masih dalam proses program berkelanjutan dan bertahap,” katanya kepada Metropolitan, kemarin. Arah pembangunan Kota Bogor tahun ini, sambung Erna, pemkot lebih fokus merealisasikan janji wali kota. ”Secara keseluruhan tahun ini arah pembangunan Kota Bogor lebih pada janji wali kota yang belum tercapai sesuai RPJMD terakhir pak wali kota. Ada yang sudah digulirkan, tapi belum optimal, karena tahun ini dan tahun sebelumnya banyak agenda politik serta ada beberapa RPJMD yang harus rampung tahun ini,” katanya. Tak hanya itu, sambung dia, tahun ini Pemkot Bogor juga berencana bakal menata pusat kota, khususnya di seputaran Istana Bogor. Pedestrian dan transportasi merupakan sejumlah poin yang bakal menjadi prioritas utama orang nomor satu di Kota Hujan itu. “Untuk 2019 banyak yang menjadi prioritas pembangunan, salah satunya pedestrian yang berkesinambungan,” ungkapnya. Tahun ini juga, sambung dia, pemerintah Kota Hujan berniat membangun pedestrian demi memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Pedestrian tersebut nantinya akan dibangun berdasarkan pembagian wilayah. Pembangunan pedestrian di pusat kota dirasa sangat penting, mengingat Istana Bogor berlokasi tepat di pusat pemerintahan Kota Hujan. “Wilayah satu dari Jalan Sudirman, Pemuda, Kesehatan hingga Jalan Ahmad Yani. Wilayah dua, dari Jalan Dadali menuju Ahmad Yani dan kembali ke Sudirman,” imbuhnya. Bukan cuma menata pusat kota semata, sambung dia, Pemkot Bogor juga sudah menggelontorkan anggaran untuk mengentaskan wilayah kumuh yang tersebar di sejumlah kelurahan di enam kecamatan se-Kota Bogor. Informasi yang dihimpun dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, anggaran sebesar Rp1,9 miliar sudah disiapkan untuk menekan wilayah kumuh Kota Bogor. Bahkan, dalam waktu dekat kegiatan bertajuk ‘pembangunan sarana dan prasarana pemukiman pada kawasan pemukiman padat kumuh’ itu bakal segera terealisasi. Sementara itu, Komisi III DPRD Kota Bogor, Sendhy Pratama, berharap, disperumkim tak hanya fokus dalam menyelesaikan satu kasus. Ia meminta disperumkim bisa menggunakan anggaran tersebut dengan bijak dan tepat sasaran. “Secara umum disperumkim masuk kategori enam dinas dengan anggaran terbesar, tapi mereka juga harus bijak dalam penggunaannya. Peruntukannya harus tepat sasaran, tak hanya fokus pada kawasan kumuh saja,” singkatnya.(ogi/c/yok/py)