METROPOLITAN - Wacana pembangunan terminal batas kota yang sempat digaungkan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan Pemkot Bogor untuk memecah persoalan kemacetan di perbatasan, hingga kini belum menemui kepastian. Alih-alih soal pembangunan, lokasi pasti terminal yang disebut bisa mengurai krodit di wilayah tersebut belum juga tersedia. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dudi Rukmayadi, mengatakan, hingga kini wacana untuk Terminal Ciawi, pihaknya baru menyelesaikan tahap Feasibility Study (FS) yang memunculkan beberapa lokasi sebagai alternatif. Diantaranya, lahan di sebelah Pasar Cisarua dan lahan dekat kampus Universitas Djuanda (Unida). Kini, hasil FS tersebut menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, sebagai pihak yang berwenang untuk terminal dengan kategori tipe B. “Untuk (terminal) Ciawi, baru FS-nya saja, belum ada lokasi pasti. Kurang lebih ada lima hingga enam titik alternatif. Ya sekarang tergantung provinsi, (lahan) yang mana yang mau dibebaskan,” katanya saat ditemui Metropolitan di kantornya, kemarin. Adanya kabar soal sudah tersedianya lahan untuk Terminal Ciawi, diakui belum sampai pada titik pasti. Memang, ada beberapa lahan yang diusulkan elemen masyarakat setempat. “Tapi itu belum pasti. Kan lahan prioritas dari FS. Bisa saja masyarakat yang ajukan. Yang penting masuk FS, kalau nggak mah berat. Bisa saja, tapi harus rubah FS, nah itu makan waktu lagi,” paparnya. Dudi menambahkan, tidak memungkiri juga bila nantinya terminal batas kota lokasinya berada di wilayah Kota Bogor. Hanya saja, jika itu diputuskan, maka dipastikan bakal menelan waktu lebih lama lagi. Sebab, Pemkot Bogor mesti membuat FS terlebih dahulu sebelum merencanakan pembangunan. “Bisa saja, intinya harus ada FS dulu. Kecuali lahan sudah ada ya. Misal Hak Guna Usaha (HGU) dan lainnya. Kalau bangun dari nol ya ada FS dulu,” bebernya. Sehingga, kata dia, Pemprov sebetulnya tinggal menindak lanjuti FS yang sudah dibuat Pemkab Bogor, agar pembangunan bisa lebih cepat dilakukan. Beda jika nantinya ditetapkan di wilayah Kota Bogor. “Walaupun tetap keputusan di provinsi, setidaknya kita lebih siap karena sudah melewati kajian FS, tinggal tunjuk saja yang mana lokasinya, lalu buat perencanaan,” tandas Dudi. Diketahui, pembangunan terminal di batas kota kawasan Ciawi sudah lama direncanakan. Bahkan, sudah menjadi pembicaraan sejak era kepemimpinan Bupati Rachmat Yasin medio 2008 lalu. Seiring waktu berlalu, rencana pembangunan terminal di Ciawi itu pun meredup. Setelah terpilih dalam Pilkada 2018, Wali Kota Bima Arya kembali mengangkat wacana itu. Bima menyebutnya dengan istilah terminal batas kota. Kepentingan itu terkait dengan penataan transportasi di Kota Bogor, karena banyak angkot Kabupaten Bogor yang masuk ke wilayah Kota Bogor dan berkontribusi terhadap kemacetan di Kota Hujan. Bak gayung bersambut, tak lama setelah serah terima jabatan tanggal 31 Desember 2018, Bupati-Wakil Bupati Bogor Ade Yasin-Iwan Setiawan memimpin Bumi Tegar Beriman, kedua pemerintahan menggelar rapat koordinasi. Diantaranya membahas soal terminal batas kota, di wilayah timur (Ciawi) dan barat (Bubulak-Laladon), yang merupakan salah satu titik perbatasan antara Kota dan Kabupaten Bogor. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut dari rakor tersebut. (ryn/c/yok)