Dengan luas wilayah 2.664 kilometer persegi yang diisi 5,8 juta jiwa penduduk Kabupaten Bogor rupanya menyisakan berbagai persoalan. Di antaranya soal banyaknya jumlah gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, sejalan dengan banyaknya jumlah penduduk di Bumi Tegar Beriman.
DALAM satu tahun, PN Cibinong menerima 2.000-an lebih gugatan yang masuk. Padahal, PN Cibinong hanya memiliki sembilan hakim dan jauh dari angka ideal. Hal ini dikeluhkan Kepala PN Cibinong Irfanudin yang menyebut jumlah hakim lembaga yang dipimpinnya masih jauh dari kata ideal.
”Itu tidak sebanding dengan perkara yang masuk. Pada 2019 saja ada 306 lebih gugatan pidana yang masuk dan 200-an gugatan perdata yang masuk. Sidang itu bisa sepuluh sidang per hakim per hari. Tentu ini belum ideal menangani masyarakat di 40 kecamatan,” katanya saat ditemui Metropolitan usai buka bersama di PN Cibinong, Senin (27/5).
Berkaca pada pengalamannya sebagai kepala PN Tipikor di Bengkulu, hanya ada seribu kasus per tahun. Seharusnya ada 12 hakim dari empat majelis untuk menangani perkara di Bumi Tegar Beriman. ”Solusinya ya tambah jumlah hakim. Saya sih sudah kirim surat ke ditjen minta penambahan jumlah hakim. Idealnya, 12 untuk Kabupaten Bogor. Khusus Selasa bahkan bisa sampai 30 kasus,” paparnya.
Pria kelahiran Ciamis 56 tahun lalu itu menambahkan, kekurangan hakim memang memberikan dampak negatif bagi kinerja PN Cibinong. Namun memang bukan soal kualitas hasil putusan, melainkan lebih pada molornya waktu persidangan hingga munculnya putusan. Bahkan, sembilan hakim di PN Cibinong seringkali pulang larut malam lantaran harus menyelesaikan tugas.
”Dampaknya ya ketepatan waktu. Misal di SOP-nya tujuh hari untuk kasus tertentu. Nah, ini bisa selesai lebih dari itu. Jam kerja hakim sama seperti PNS lain, sore bisa pulang. Walaupun nyatanya larut malam baru bisa pulang,” jelas lelaki berkacamata itu.
Ia juga mengakui indikator kinerja melihat dari banyaknya penduduk di suatu daerah yang ditengarai sejalan dengan banyaknya gugatan dan perkara yang masuk. ”Nggak ada solusi lain sih. Ya harus tambah hakim untuk mengejar kinerja, 2.000-an perkara, cuma 9 hakim. Mudah-mudahan segera ada kejelasan dari dirjen ya,” tuntasnya. (ryn/c/yok/py)