METROPOLITAN – Sambutan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto pada acara silaturahmi Idul Fitri, di Plaza Balai Kota beberapa waktu lalu, rupanya mendapatkan respon serius pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Hujan.
Bagaimana tidak, dalam sambutan orang nomor satu di Kota Bogor pada Senin (10/06) lalu, pihaknya sama sekali tidak melarang kedatangan warga baru, untuk ikut mencari penghidupan dan mengadu nasib di kota yang memiliki 6 kecamatan ini.
“Kita tidak mungkin melarang masyarakat untuk datang ke Kota Bogor. Kota Bogor adalah kota yang terbuka bagi semua,” ucapanya.
Hal ini juga yang menjadi poin penting Disnaker Kota Hujan, untuk memikirkan langkah konkrit dalam menekan angka pencari kerja (pencaker). Pasalnya, penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor masih sangat minim dengan hanya menyentuh angka sekitar 30 persen.
Kepala Disnaker Kota Bogor Samson Purba mengungkapkan, penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor baru mencapai 30 persen. Hal ini diketahui berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2018 silam.
Berdasarkan jumlah pencaker yang membuat kartu kuning (kartu tanda pencari kerja,red), hingga saat ini mencapai 3.821. Sedang jumlah penempatan pekerja hanya berkisar 517, hal ini tentu perlu menjadi perhatian khusus pemerintah, terlebih pasca bertambahnya pendatang ke Kota Hujan.
“Kalau melihat data yang ada, antara jumlah pembuat AK-1 atau kartu tanda pencari kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sangat tidak berimbang,” ungkapnya.
Hal tersebut juga diperparah dengan minimnya lapangan pekerjaan berbasis formal, seperti perusahaan dan sejenisnya, tentu hal ini akan menambah daya saing di internal para pencari kerja di Kota Bogor.
“Kota Bogor kan bukan masuk dalam kategori wilayah industri, jadi sangat wajar jika lapangan pekerjaan formal sangat terbatas,” bebernya.
Terlebih tradisi peningkatan pendatang, yang kerap kali terjadi setiap pasca momen hari raya lebaran. Hal ini juga yang perlu diwaspadai pihaknya, lantaran bertambahnya angka pencaker sementara lapangan pekerjaan tetap, alias tidak bertambah.
Kendati demikian, pihaknya merasa lega akan komitmen pemerintah Kota Bogor, yang terus menggenjot lapangan pekerjaan dari sektor nonformal seperti Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM). Hal tersebut tentu akan sangat membantu, dalam menekan tingginya angka pencaker.
“Kan sesuai program pak wali kota menggenjot sektor UMKM. Dan ini yang banyak membuka lapangan kerja. Karena kalau kita genjot sektor formal, pertumbuhan perusahaan di Kota Bogor tidak tinggi dan bukan masuk kawasan industri,” tutupnya. (ogi/c/yok)