metro-bogor

Ini PR Sekda Burhan

Kamis, 13 Juni 2019 | 12:21 WIB

METROPOLITAN - Sejak dilan­tik sebagai pelaksana tugas sekre­taris daerah (plt sekda) sejak awal tahun lalu, akhirnya nama Burha­nudin resmi ditahbiskan sebagai sekda definitif, berbarengan dengan perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-537 di gedung Tegar Beriman, Cibinong, kemarin. Asisten pe­merintahan itu ’mengalahkan’ dua nama lain yang juga lolos peni­laian tim panitia seleksi (pansel) lelang jabatan atau open bidding.

Tugas berat pun sudah menan­ti mantan camat Klapanunggal itu sejak hari pertama menjabat se­cara definitif. Di antaranya ter­kait percepatan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan proses lelang jabatan Eselon II yang kosong se­jak tahun lalu.

”Tugas utama saya sekarang ini bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mendorong percepatan proses evaluasi RPJMD. Setelah dise­tujui DPRD kan kini ada di provinsi, ada evaluasi gubernur (Jawa Barat). Supaya (RPJMD, red) secepatnya dievaluasi,” kata Sekda Burhanudin ke­pada Metropolitan, kemarin.­

Setelah ada evaluasi dari gu­bernur Jawa Barat, sambung dia, secepatnya hasil evaluasi tersebut diperbaiki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk segera disahkan men­jadi peraturan daerah (perda). ”Itu paling penting karena menjadi ’kitabnya’ bupati-wakil bupati lima tahun ke depan,” papar pria kelahiran 1964 itu.

Ia menyebutkan beberapa hal krusial tercantum dalam RPJMD yang harus segera diselesaikan yang tetap menitikberatkan pada persoalan IPM. Di anta­ranya persoalan pendidikan sebagai terjemahan dari Karsa Bogor Cerdas, lalu bidang kese­hatan sebagai perpanjangan Karsa Bogor Sehat. Selain itu, pihaknya juga memprioritaskan percepatan infrastruktur.

”Kita ingin sukseskan itu. Ibu bupati kan sering bilang, ke depan kita ingin fokus peng­embangan pariwisata agar menyerap tenaga kerja dan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harus ada porsi ke depan, misal UMKM-nya,” terang Burhan.

Tak hanya itu, Burhan juga dituntut mempercepat proses lelang jabatan atau open bidding untuk posisi Eselon II yang kosong dan meningkatkan kedisiplinan PNS Pemkab Bogor. ”Kan sudah sidak juga bupati yang ingin melihat kedisiplinan para pega­wai. Itu juga harus ditingkatkan dan diperbaiki,” tuntasnya. (ryn/c/yok/py

Tags

Terkini