metro-bogor

5 Dinas Bermasalah versi Si Badra

Senin, 24 Juni 2019 | 12:14 WIB

METROPOLITAN – Sebanyak 720 aduan masyarakat Kota Bogor sudah masuk dapur aplikasi Sistem Infor­masi Berbagi Aduan dan Saran (Si Badra, red) sejak Minggu (28/4). Tak bisa di­mungkiri, hadirnya Si Badra sangat membantu masyarakat dalam mela­porkan sejumlah keluhan terkait pe­layanan pemerintah.

Dengan adanya aplikasi ini, warga bisa menyampaikan keluhannya ke­pada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tanpa repot datang ke kantor dinas tertentu. Aduan dari masyarakat dinilai sangat membantu pemerintah dalam mencakup wilayah Kota Hujan yang terdiri dari 68 kelurahan yang ter­gabung dalam enam kecamatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Infor­masi (Diskominfo) Kota Bogor, Firdaus, mengatakan, dari semua laporan yang masuk dalam aplikasi, sekitar lima dinas tengah menjadi sorotan warga Kota Hujan. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan serta Dinas Perumahan dan Pemukiman. Ketiganya adalah tiga dinas dengan jumlah aduan tertinggi dalam aplikasi. Sedangkan di posisi empat dan lima diduduki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. “Kelima dinas itu yang men­jadi tren aduan di aplikasi Si Badra se­jak awal diluncurkan hingga saat ini,” katanya.

Firdaus membeberkan, Dinas Peker­jaan Umum dan Perumahan Rakyat menempati posisi pertama dengan jumlah aduan mencapai 137, dengan angka penyelesaian 80 aduan. Di po­sisi kedua ada Dinas Perhubungan (Dishub) dengan total aduan 112 dengan penyelesaian 109. Sementara di posisi ketiga ada Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan aduan 110, aduan selesai 75, aduan dalam proses 9 dan adu­an dalam verifikasi 26 aduan. “Kalau PDAM total aduannya ada 55 yang sudah selesai di­tangani ada 38 dan yang masih proses 17 aduan. Kalau untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor ada 44 aduan, 42 di antaranya sudah selesai,” beber­nya.­

Secara umum laporan tersebut diserahkan kepada wali kota Bogor sebagai salah satu peni­laian terhadap kinerja sejumlah dinas dan instansi terkait. “Kami rutin melaporkan ini ke Pak Wali Kota satu bulan sekali se­bagai salah satu bahan rujukan evaluasi dan barometer kinerja dinas terkait,” akunya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menilai, aplikasi ini sengaja di­buat sebagai salah satu call cen­ter bagi masyarakat sekaligus memberikan ruang kepada warga untuk menyampaikan keluhannya secara langsung tanpa perantara. “Artinya tempat masyarakat mengadu, curhat tentang kondisi di wilayahnya, baik dari segi fasilitas, pelayanan dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Si Badra juga secara tidak langsung mengajak kepada masyarakat agar peka terhadap lingkungan sekitar sekaligus melibatkan masyara­kat dalam meningkatkan pe­layanan dinas demi Kota Bogor lebih baik. “Kalau warga menga­du, otomatis mereka ikut terlibat dalam memajukan Kota Bogor, khususnya pada bidang pelaya­nan,” tegasnya.

Dedi pun mengimbau seluruh dinas senantiasa memperhatikan semua aduan yang masuk dalam sistem aplikasi Si Badra. Orang nomor dua di Kota Hujan itu sempat memberikan warning kepada semuanya untuk sese­gera mungkin mengambil tinda­kan jika ada aduan masuk dari warga Kota Hujan.

“Semua harus cepat bertindak, cepat ambil langkah dan secepat mungkin merespons semua aduan masyarakat yang masuk. Intinya, tak boleh ada yang berleha-leha dan santai dalam memberikan pelayanan. Karena masyarakat adalah raja dan kita sebagai pejabat adalah pelayan bagi masyarakat,” tegasnya. (ogi/c/yok/py)

9

Tags

Terkini