METROPOLITAN – Perluasan wilayah Kota Bogor dengan meminta sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor semakin ramai diperbincangkan berbagai kalangan. Sejumlah spekulasi dan opini satu per satu mencuat ke permukaan. Terlebih, kedekatan wali kota dengan gubernur Jawa Barat seakan menjadi tanda perluasan bakal berjalan mulus tanpa hambatan.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan, perluasan wilayah memang harus dilakukan berdasarkan kajian dan perencanaan yang matang. Ia mengakui belum bisa memastikan nama kecamatan dan desa mana yang nantinya bakal bergabung dengan Kota Bogor.
“Semua harus melalui proses perencanaan matang. Yang penting, perencanaan kita lakukan terlebih dulu,” kata Bima saat ditemui wartawan koran ini, kemarin.
Bima menjelaskan, perluasan wilayah semata-mata dilakukan demi kepentingan bersama sekaligus mengurangi beban pelayanan di Bumi Tegar Beriman. “Saya ingin mengklarifikasi, kami tak akan bicara dulu soal mana wilayahnya, jangan juga diadu antara pemkot dengan pemkab. Karena perluasan wilayah kan kepentingan bersama demi melayani masyarakat,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kota Hujan itu mengaku sempat berbincang dan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melakukan kunjungan ke Manchester, Inggris, Selasa (23/7). “Ada pembicaraan seperti itu, tapi kan semua ada proses dan aturannya. Setelah kajian selesai, kami baru bisa sampaikan ke pemerintah pusat,” terangnya.
Bahkan, sambung Bima, pekan ini atau depan pihaknya bakal menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membicarakan hal tersebut. “Kemungkinan minggu depan kami akan lakukan pertemuan dengan Pemkab Bogor, tepatnya setelah Rakerda. Kalau saya dengan Bu Ade sudah membicarakan ini melalui WhatsApp,” akunya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Sopian Ali Agam, mengaku sangat mendukung wacana tersebut. Namun, ia berpesan perlu adanya kajian mendalam mengenai hal ini. “Tapi ingat semua harus matang dan tidak melanggar aturan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut dia, wacana ini perlu komunikasi intensif dengan Pemkab Bogor. “Kalau kita sih setuju, tapi mereka bagaimana. Kita mesti mendengar dari pemkab, baik eksekutif maupun legislatif,” paparnya.(ogi/c/yok/py)