METROPOLITAN – Dari 68 kelurahan di enam kecamatan se-Kota Bogor, rupanya kinerja dan performa pegawai kewilayahan belum memuaskan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kini tengah melakukan kajian untuk penguatan personel di sektor kewilayahan kelurahan.
Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan, pemkot kini menitikberatkan pekerjaan lebih banyak di wilayah. Untuk itu, perlu diimbangi dengan kekuatan jumlah personel hingga perbaikan tunjangan. Kajian pun tengah dilakukan terkait penambahan sumber daya sampai formasi ideal yang diinginkan dan anggaran yang diperlukan.
”Sedang dikaji, berapa yang harus ditambah, bagaimana formasinya. Pada rakerda lalu arahan saya seperti itu. Ideal jumlahnya? Belum ada. Kita lihat kajian,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.
Politisi PAN itu menekankan, kini titik berat pekerjaan lebih banyak di wilayah. Termasuk peran lurah yang disebut sebagai wali kota di masing-masing wilayah. Makanya perlu penguatan personel sejalan dengan perbaikan tunjangan, untuk penguatan di wilayah ke depannya. Menurut dia, upaya penguatan akan dilakukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun depan.
”Saya minta lurah setiap hari turun ke lapangan. Semua ujung tombaknya di kelurahan. Mulai dari sampah sampai PKL, itu (tugas, red) lurah. Nggak semua bebannya di dinas. Kan tidak semua dinas punya kapasitas turun ke lapangan. Ya lurah dan camat,” paparnya. Kajian itu juga, sambung dia, akan membahas sistem penerapan reward and punishment untuk PNS yang punya kreasi, inovasi serta dedikasi tinggi dalam bekerja.
Meskipun anggaran untuk kinerja sudah ada, ia merasa parameternya belum kuat. ”Harus ada apresiasi buat PNS yang Sabtu-Minggu masih bekerja. Juga reward and punishment untuk kreasi dan inovasi. Kita bangun indikatornya seperti apa. Semua kita kaji dan anggarkan tahun depan,” terang Bima.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, Taufik, menuturkan, untuk penambahan pegawai kelurahan pihaknya kini dibuat sibuk untuk mapping dengan aparatur kewilayahan terkait jumlah kebutuhan pegawai jika nanti ada penambahan personel wilayah. ”Jadi berapa sih yang kita butuhkan, dengan adanya penguatan di sektor kebersihan, ketertiban umum, penguatan di pengamanan taman-taman wilayah. Ini sedang kita kaji dulu,” ungkapnya.
Termasuk kemungkinan penambahan seksi-seksi di kewilayahan. Hal itu dimungkinkan seiring kajian dengan Bagian Organisasi. ”Apa perlu kita revisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya, apa ada yang bisa dimerger. Nah kita juga dalam kajian,” jelas mantan kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bogor itu.
Jika nantinya ada penguatan jumlah personel pegawai di wilayah, ia menyebut penambahan itu tidak harus dengan pengadaan pegawai baru, tapi bisa saja PNS dari internal pemkot dari pegawai kedinasan. ”Nggak harus orang baru, bisa dari internal kita, dari SKPD lain yang mungkin nanti kena perampingan. Lalu kita distribusikan pegawainya,” tuntas Taufik. (ryn/c/yok/py)