METROPOLITAN - Untuk menguatkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama BPJS Kesehatan menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor program jaminan kesehatan. Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat itu berlangsung di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Kamis (8/8).
Ade mengungkapkan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bogor mendekati paripurna. Sebab, warga Kota Bogor sudah terkaver dengan baik dan sudah mendapatkan haknya. Dalam program JKN, ia berharap Kota Bogor bisa mencapai 100 persen.
”Oleh karena itu, penyelenggaraan JKN pada semester pertama dan mewukami ingin mengevaluasi dan mewujudkan komitmen bersama,” kata Ade.
Dalam penyelenggaraan JKN ada beberapa permasalahan yang harus dipahami bersama. Permasalahan tersebut antara lain alur yang belum optimal, tunggakan peserta dan dinonaktifkannya 218 ribu peserta. Hal ini tentu perlu didiskusikan bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Terkait permasalahan tersebut, Ade meminta peserta yang dinonaktifkan diverifikasi dinsos dan disdukcapil. ”Kami minta dalam waktu satu bulan verifikasi data bisa diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Rubaeah, mengatakan, UHC Kota Bogor sudah mencapai 85 persen. Namun ada info pada akhir Juli ada masyarakat kurang mampu yang dinonaktifkan karena mendapat bantuan pusat. ”Hal ini tentu harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Rubaeah menyebutkan, dari pertemuan ini disepakati untuk saling berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, Disdukcapil, BPJS Kesehatan serta puskesmas yang menangani langsung masyarakat.(*/yok/py)