Warga Siap Gugat Pembatalan IMB GPPC

METROPOLITAN – Pembangu­nan di Kota Bogor makin hari makin pesat untuk menunjang kota jasa pariwisata. Namun ti­dak semua pembangunan ber­jalan mulus.

Hingga kini proyek Apartemen Grand Park Pakuan City (GPPC), Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, terus menuai polemik di masyarakat. Mulai dari warga terdampak yang tidak dilibatkan dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), upaya pengusiran pedagang hingga kisruh cabut-mencabut spanduk penolakan, justru rawan memicu konflik horizontal di masyarakat.

Bahkan, belakangan muncul dugaan manipulasi dokumen penolakan kehadiran apartemen yang memancing reaksi Wali Kota Bo­gor, Bima Arya.

Kuasa Hukum Pedagang dan Warga Menolak Apar­temen, Zentoni, mengatakan, para pedagang kini merasa geram lantaran spanduk suara penolakan yang dipa­sang dekat warungnya itu dicabut pihak yang tidak dikenal. Ia beserta warga bakal mendatangi polisi un­tuk membuat laporan du­gaan tindak pidana pencu­rian dan perusakan barang milik orang lain.

“Spanduk yang disuarakan terkait penolakan digusur karena apartemen dinilai ca­cat hukum, karena lahan yang ditempati milik Jasamarga, bukan milik apartemen,” kata Zentoni.

Ia mengakui para pedagang tidak mau berspekulasi siapa yang men­cabut. Namun perbuatan itu termasuk melawan hukum dan dikenakan Pasal 362 KUHP dengan ancaman pi­dana 5 tahun. Apalagi, ini bukan yang pertama kali.

“Beberapa hari lalu juga gitu pas baru dipasang kita nggak tahu itu siapa. Kita be­lum bisa sebut nama. Yang jelas, kita ingin biar polisi yang usut, polisi akan buktikan dalam lidik, siapa yang cabut, biar terang kasus pidananya. Yang harusnya mau pindah­kan pemilik tanah, bukan mereka, yang katanya sudah sewa,” katanya.

Tak hanya itu, persoalan pembangunan apartemen besutan PT Gapura Pakuan Properti itu juga mengusik kedamaian warga yang ting­gal bersebelahan dengan lokasi proyek. Warga terdam­pak apartemen GPPC yang hingga kini masih menolak pembangunan, sedang mem­persiapkan ‘amunisi’ untuk menggugat IMB milik apar­temen.

Sejak awal, warga terdampak langsung merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pe­rizinan, tahu-tahu keluar IMB. “Kita sedang persiapkan se­mua, kita akan gugat saja agar IMB-nya dicabut, pembatalan IMB karena warga tidak dili­batkan,” ujarnya.

Zentoni juga menekankan, Pemkot Bogor turun tangan terhadap persoalan ini. Meng­ingat berkembangnya per­soalan memecah warga men­jadi dua kubu, antara yang menolak dan mendukung. Terbukti dari upaya penco­potan spanduk penolakan yang dilakukan oknum warga.

“Kalau dibiarkan ini rawan konflik horizontal. Seperti diadu antara warga asli dengan warga perumahan yang ber­sebelahan dengan proyek,” jelas Zentoni.

Kegaduhan rupanya sempat membuat Wali Kota Bogor Bima Arya angkat bicara. Ia mendesak kepolisian men­gusut bila ada upaya peni­puan dokumen penolakan warga. Sebab, Bima pernah mengatakan, semua persya­ratan teknis membuat IMB sudah dipenuhi, termasuk adanya izin warga.

Pria 46 tahun itu mengklaim pemerintah yang dipimpinnya tidak mungkin menerbitkan IMB tanpa terpenuhinya sy­arat-syarat teknis. Terkait penolakan warga terdampak sampai upaya permintaan pencabutan IMB, politisi PAN itu mengaku pencabutan izin tidak bisa serta merta dilaku­kan, karena harus dilandasi alasan jelas.

“Kalau harus dicabut, alasan­nya harus jelas, apa? Sekali lagi saya tekankan, izin bisa dikeluarkan ketika syarat tek­nis sudah dipenuhi,” pung­kasnya. (ryn/c/yok/py)