Aturan Khusus Jabodetabek, Setujui Usulan Bang Yos

METROPOLITAN - Wali Kota Bogor, Bima Arya, menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk ’Provinsi Baru Penyangga Jakarta’ di Graha Pena Jawa Pos, Kebayoran Lama Jakarta, Kamis (29/8).

Orang nomor satu se-Kota Bogor itu meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat dan berbagai media terkait pem­bentukan Provinsi Bogor Raya.

Diskusi dipandu Kepala Kompartemen Metropolitan Koran Jawa Pos Susilo, juga dihadiri perwakilan Provinsi Jawa Barat, Pemimpin Re­daksi Jawa Pos TV Irwan Se­tiawan dan awak redaksi Jawa Pos.

”Ini bukan tentang pro­posal pembentukan Provinsi Bogor Raya. Tidak seperti itu. Konteksnya sebagai wali kota, saya harus mengantisi­pasi perkembangan wilayah bukan saja lima tahun ke de­pan, tapi 10-30 tahun ke de­pan,” katanya.

Sekarang ini, sambung Bima, Jabodetabek secara keseluru­han jumlah penduduknya lebih dari 30 juta jiwa atau megacities kedua terbesar di dunia setelah Tokyo. Bahkan, ada yang sudah membaca ini sudah melewati Tokyo karena Jepang pertumbuhan pendu­duknya stagnan. Sementara Jabodetabek bertambah terus. Sehingga pertumbuhan pen­duduknya semakin tinggi, sejalan dengan persoalan terkait lahan juga semakin kompleks.

“Maka harus ada yang di­baca ke depan. Kalau sebagai wali kota berpikiran sempit, nggak perlu pusing pikirkan itu. Tapi kan tidak begitu. Saya harus pikir juga untuk jangka panjang. Kenapa? Karena saya membaca tren pertumbuhan penduduk Bogor yang dipre­diksi akan mencapai 1,5 juta jiwa,” ungkapnya.

Menurut dia, wacana per­tama yakni perluasan wilayah, yang sebetulnya bukan wa­cana baru. Pada 1995, Kota Bogor pernah meluas mengam­bil beberapa wilayah Kabu­paten Bogor yang disahkan Perpres. “Dulu rumah saya, yang sekarang saya tinggali itu KTP saya KTP Kabupaten Bogor. Tapi karena perluasan wilayah jadi wilayah kota,” ucap pria 46 tahun itu.

Akhir-akhir ini, kata dia, pun banyak yang menyuarakan hal yang sama. Ada usulan beberapa wilayah di Kabupa­ten Bogor, sebaiknya masuk Kota Bogor karena memuda­hkan koordinasi dalam pe­layanan dan lain-lain. Dari situ muncul opsi-opsi lain.

“Ibu Bupati (AdeYasin) me­nyampaikan kepada saya, dari dulu sebenarnya ada wacana Provinsi Bogor Raya. Ini disuarakan Pak Rahmat Yasin (RY), bupati waktu itu. Ada logikanya juga di situ. Jadi saya bilang ini menarik wacananya, coba nanti kita diskusikan kembali. Tapi ber­kembanglah kemudian seolah-olah yang mengajukan wa­cana itu saya,” terang Bima.

Lalu, media melempar sam­pai ke Bekasi, sehingga mun­cul opsi untuk gabung Ja­karta. Ia mengaku opsi itu ada benarnya, karena urusan banjir, macet, pihaknya lebih banyak koordinasi dengan Pemprov Jakarta, alih-alih kepada Pemprov Jawa Barat. “Karena konektivitas. Apala­gi nanti kalau ada LRT,” tam­bahnya.

Opsi lain, lanjut Bima, Bogor tetap masuk Jawa Barat tapi ada mekanisme yang ber­beda dalam hal koordinasi wilayah dalam konteks ini Jabodetabek. Hal ini sempat diutarakan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Men­urutnya, ini paling rasional.

“Jabodetabek ini tidak per­nah beres koordinasinya dari dulu. Tumpang tindih. Setiap saat Jakarta bisa saja mengeluarkan kebijakan yang merugikan Bogor. Misalnya Bus APTB, dari Bogor bisa langsung ke Jakarta terinte­grasi Bus Transjakarta. Ini nggak ada koordinasi dengan kami sama sekali. Belum lagi banjir dan lain-lain. Jabode­tabek ini wilayah yang sangat sangat strategis tapi adminis­trasinya seadanya. Padahal yang namanya greater Tokyo diurus aturan khusus. Lihat juga bagaimana greater Lon­don, greater New York,” be­bernya.

Ketika Yos mengusulkan itu, Bima mengaku sangat setuju. Ada usulan badan otoritas khusus Jabodetabek. Yos dulu usulannya menteri khu­sus Jabodetabek, karena pay­ung hukumnya jelas, angga­rannya juga jelas.

Untuk itu, semua opsi ter­sebut akan dikaji secara aka­demis dengan menggandeng Pusat Pengkajian Perenca­naan Pengembangan Wi­layah (P4W) IPB University.