METROPOLITAN – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengenai penataan kawasan pasar tradisional dari Pedagang Kaki Lima (PKL) belakangan menuai keluhan PKL yang direlokasi di sejumlah tempat. Keluhan muncul lantaran para PKL menilai tempat yang baru itu tak seramai dulu. Bahkan, para pedagang ini sempat mengeluhkan turunnya omset pasca-direlokasi.
Koordinator PKL MA Salmun, Apip Hamid, menilai, pasca- menempati lokasi baru di kawasan Nyi Raja Permas sejak Juni-Juli, omset per hari malah menurun drastis dibanding saat berjualan di MA Salmun. “Kalau di sini sepi, tak seperti di tempat lama,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah sesegera mungkin mencarikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. “Harus segera diambil tindakan. Minimal membantu kami dalam promosi atau melalui pemberitahuan lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Bogor, Anas S Rasmana, mengaku sudah berkomunikasi dan berdialog dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait demi membicarakan persoalan ini. “Kami akan mencari tahu akar permasalahan yang menyebabkan sepinya pengunjung di sejumlah lokasi baru dengan mengundang semua pihak untuk mengetahui dan menganalisa akar permasalahannya di mana,” tuturnya.
Anas pun berjanji akan mencarikan jalan keluar untuk permasalahan ini. Tak hanya itu, pihaknya juga siap mengakomodasi segala keluh kesah yang dirasakan pedagang. “Kami siap menghadirkan sejumlah pakar marketing untuk membuat lokasi relokasi menjadi ramai. Kita carikan strategi jitu lah intinya,” terangnya.
Sekadar diketahui, PKL Taman Topi, Masjid Agung, Jalan Dewi Sartika, Sawojajar, MA Salmun hingga Jalan Mayor Oking adalah sejumlah PKL yang menjadi sasaran penertiban Pemkot Bogor demi terciptanya pasar tradisional yang lebih baik lagi. (ogi/c/yok/py)