METROPOLITAN - Sejak dilantik secara resmi pada akhir Agustus, anggota DPRD Kota Bogor nyatanya butuh waktu hampir sebulan untuk melantik pimpinan dewan definitif lima tahun ke depan. Rencananya, pelantikan pimpinan DPRD Kota Bogor 2019-2024 baru akan dilaksanakan pada besok (26/9). Hal itu diungkapkan Pimpinan sementara DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Ia mengatakan, sejak pekan lalu, Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Barat terkait nama-nama pimpinan DPRD Kota Bogor sudah disahkan. Namun, lantaran perlu ada koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor untuk menyesuaikan jadwal pelantikan. ”SK gubernur (Jabar) sudah keluar sejak minggu lalu. Kan itu cuma menetapkan nama saja. Nah setelah koordinasi waktu Ketua PN dan wali kota. Rencananya Kamis, 26 September nanti, kami akan laksanakan pelantikan,” katanya kepada Metropolitan, kemarin. Empat partai yang mendapatkan suara terbanyak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Kota Bogor lalu, berhak untuk mengisi kursi pimpinan dewan. Yakni PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar dan PDI Perjuangan. PKS dan Gerindra menjadi yang paling ’gercep’ menentukan pimpinan, sesuai dengan arahan dari pimpinan partai pusat. Sebagai peraih suara terbanyak, DPP PKS menunjuk Ketua Umum DPD PKS Kota Bogor untuk duduk di kursi ketua DPRD Kota Bogor. Sedangkan partai besutan Prabowo Subianto, mempercayakan posisi wakil ketua kepada anggota legislatif tiga periode, Jenal Mutaqin. Disusul Partai Golkar yang menetapkan nama politisi senior Eka Wardhana sebagai pimpinan dewan. Terakhir, PDIP menunjuk Ketua DPW PDI Perjuangan Dadang Iskandar Danubrata sebagai wakil ketua dewan. Sementara itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Bogor Boris Derurasman menuturkan, sejak SK diambil dari gubernur Jabar pekan lalu, pihaknya belum dapat melakukan pelantikan segera lantaran terkendala jadwal Ketua PN Kota Bogor, sebagai pengambil sumpah jabatan. ”Waktu itu lagi sibuk jadwal pelantikan di PN Bandung. Di lingkungan MA (mahkamah Agung, red) juga lagi banyak pelantikan ya,” paparnya. Mantan kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor itu menambahkan, tidak ada persiapan khusus dalam pelantikan nanti, untuk menindak lanjut SK yang sudah ditandatangani gubernur Jabar. ”Nggak ada persiapan khsusus, paripurna biasa saja. Nggak banyak undangan. Pure karena melihat jadwal saja, bukan karena apa-apa. Kan sejak dulu SK mah nggak ada penentuan jadwal pelantikan,” tuntas Boris. (ryn/b/yok)