METROPOLITAN – Setelah resmi dilantik sebagai wakil rakyat akhir Agustus, empat pimpinan DPRD Kota Bogor 2019-2024 akhirnya resmi menjabat setelah mengucap sumpah pada rapat paripurna di gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (26/9). Berbagai Pekerjaan Rumah (PR) besar pun ada di depan mata anggota dewan, di antaranya sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Perda), termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 dan RAPBD 2020 yang belum selesai. Keempat pimpinan DPRD tersebut yakni Atang Trisnano (PKS) sebagai ketua DPRD Kota Bogor, diikuti Jenal Mutaqin (Partai Gerindra) sebagai Wakil Ketua I, Dadang Iskandar Danubrata (PDI Perjuangan) sebagai Wakil Ketua II dan Eka Wardhana (Partai Golkar) sebagai Wakil Ketua III. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengatakan, dengan dilantiknya pimpinan, berbagai PR dari anggota dewan bisa segera dimulai. Setelah pelantikan, agenda selanjutnya pembentukan fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Mulai dari komisi, badan anggaran (banggar), badan pembahasan peraturan daerah (bapemperda), badan musyawarah (banmus) dan badan kehormatan. “Dengan begitu, pekerjaan kita bisa optimal sesuai fungsi DPRD, yakni legislasi, budgeting dan controling (pengawasan, red). Sore ini (kemarin, red) pembentukan fraksi dan AKD. Harus cepat karena PR sudah menunggu, sembilan raperda belum selesai, di antaranya RAPBDP 2019 dan RAPBD 2020. Selain itu, sisi kontrol kami juga memastikan pembangunan kota Bogor berjalan sesuai rencana,” paparnya saat ditemui Metropolitan, kemarin. Politisi PKS ini menambahkan, untuk RAPBD 2020 sendiri ada deadline agar bisa rampung sampai 30 November. Waktu yang cukup luang untuk bisa mempelajari dan ikut menyusun RAPBD 2020 seoptimal mungkin dan sesuai kondisi mendesak di lapangan. Saat ini posisinya DPRD Kota Bogor sudah mendapatkan surat dari wali kota pembahasan RAPBD. “Besok (hari ini, red) rapat banmus, dlanjut Senin (30/9) kita mulai rapat banggar. Maka pekan depan seharusnya kita bisa rapat dengan pemkot. Salah satunya untuk bahas RAPBD 2020. Yang jelas posisi kita dengan pemkot itu mitra yang konstruktif dan sinergis,” ujarnya. Meskipun pembahasan awal sudah dilakukan dengan dewan periode lama, ia berharap anggota dewan baru bisa berperan dalam menyesuaikan dengan kondisi saat ini di lapangan yang terlihat mendesak. “Contohnya persoalan warga terdampak proyek rel ganda yang tinggal di lahan PT KAI (Kereta Api Indonesia), sedangkan pikirkan relokasinya. Ketika AKD dan pimpinan sudah ada, kita sudah bisa gaspol,” imbuh Atang. Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengaku sebelum dilantik dan pengucapan sumpah sudah ada kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dan berharap bisa terjaga ke depannya. Berbagai isu penting sudah disikapi, padahal belum ada AKD atau pimpinan definitif. Termasuk soal RAPBD 2020, mereka segera bergerak melakukan pembahasan. Sebelumnya, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, menyatakan RAPBD tahun anggaran 2020 mencapai defisit Rp300 miliar. Berbagai cara rasionalisasi pun dilakukan di beberapa dinas untuk menyeimbangkan neraca belanja dengan pendapatan. “Yang dipangkas dinas mana? Ya kita pelajari dulu, kaji sejumlah program. Yang pasti kami akan dahulukan yang ada dalam RPJMD,” tutup Ade Sarip. (ryn/c/yok/py)