METROPOLITAN - Meski sejumlah kalangan terus mendesak rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur, namun, ada juga sebagian dari mereka yang menolak akan wacana tersebut. Salah satunya tokoh masyarakat asal Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Edi Rohman. Menurut Edi, wacana DOB Bogor Timur merupakan gerakan yang dilakukan sejumlah oknum dengan kepentingan tertentu. Terlebih saat ini kondisi DOB sedang dalam moratorium presiden. "Kalau saya pribadi, ini hanya segelintir orang dan hanya kepentingan politik saja. Secara aturan saja sudah tidak mungkin karna sedang moratorium," katanya. Ia menilai, DOB Bogor Timur hanyalah mimpi belaka, lantaran moratorium belum dicabut. Tak hanya itu, jika melihat secara keseluruhan Bogor Timur belum masuk dalam kategori layak, jika harus memisahkan diri dari Kabupaten Bogor. "Moratorium kan belum dicabut, jadi saya rasa ini hanya mimpi. Kasian masyarakat kecil yang tidak mengerti apa-apa, kalau memang layak silahkan saja. Tapi kan saat ini posisinya tidak layak dan belum layak Bogor Timur ini untuk memisahkan diri," tegasnya. Wacana DOB guna mensejahterakan masyarakat, sambung Edi, merupakan iming-iming semata. "Masyarakat ini tidak faham sepenuhnya, untuk mensejahterakan masyarakat itu hanya iming-iming belaka. Kalau dimekarkan, tentu ini yang mempersulit karna butuh waktu lama untuk berdiri sendiri Bogor Timur ini," paparnya. Dibanding memekarkan Bogor Timur, seyogyanya anggarannya nanti lebih baik dialokasikan untuk program-program yang memang dibutuhkam oleh masyarakat. "Lebih baik anggarannya digunakan kepada suatu yang lebih maslahat dulu, kesehatan, pelayanan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, kalau sudah semua baru mekarkan. Untuk saat ini belum bisa, jangan bodoh-bodohi masyarakat," tandasnya. Sementara itu, Tim Teknis Konsultan Penataan Daerah Otonomi Baru, PT Citra Bintang Mataram, Dwi Huntoro menilai, jika mengacu kepada sisi urgensitas DOB Bogor Barat dinilai memang layak masuk dalam salah satu Amanat Presiden. Jika DOB Bogor Timur dirinya belum bisa komentar banyak. "Kalau melihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah tentu ini sangat urgen, dan layak diprioritaskan. Kalau untuk timur kami belum bisa pastikan," tutupnya. (ogi/c/yok)