METROPOLITAN – Proyek pemerintah pusat dalam membangun jalur double track atau rel ganda kereta api Bogor-Sukabumi semakin dekat. Tim Appraisal dari Dirjen Perkeretaapian sudah menyampaikan dana kerahiman yang akan disalurkan kepada warga terdampak. Warga Kecamatan Bogor Selatan yang jumlah terdampak paling banyak di Kota Bogor kebagian jatah total Rp44,1 miliar untuk 1.965 bangunan. Hal tersebut disampaikan asisten pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Hanafi, setelah mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyampaikan hasil perhitungan Tim Appraisal di Bandung, awal pekan lalu. Dari yang disampaikan, total uang kerahiman berjumlah Rp48 miliar untuk tiga kecamatan, yakni dua kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah, tujuh kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan dan satu desa di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. "Paling besar untuk Kota Bogor, karena yang satu desa di Kabupaten Bogor jatahnya Rp885 jutaan. Sisanya untuk Kota Bogor. Penghitungan dari KJPP itu kita nggak bisa intervensi bagaimana metodenya. Intinya supaya penertiban tetap ada kompensasi buat warga yang bahkan sudah tinggal puluhan tahun di sana," terangnya usai ditemui Metropolitan di kawasan Jalan Malabar. Ia menambahkan, ada beberapa kategori uang santunan yang akan diberikan. Selain untuk bangunan, ada pula untuk pembongkaran dan operasional pindah serta tunjangan kehilangan pendapatan. Hanya saja jumlah yang disampaikan hanya berupa hitungan total, tidak secara rinci per orang atau per bangunan mendapatkan berapa rupiah. "Jumlah itu nggak bisa diintervensi. Nggak bisa setuju atau tidak, karena kewenangan mereka. Sayangnya nggak diperinci, per orang atau per bangunan dapat berapa," ujarnya. Akan tetapi, sambung dia, ada beberapa kendala yang juga disampaikan pada pertemuan lalu itu. Salah satunya soal ketersediaan anggaran yang rupanya untuk 2019 ini baru ada Rp22 miliar yang tersedia untuk pencairan uang kerahiman. Sedangkan sisanya diharapkan cair awal 2020. Setelah ini pihaknya masih menunggu surat penetapan dari gubernur Jawa Barat untuk ditindaklanjuti dengan penyaluran santunan dengan sistem non-tunai kepada penerima. "Kami juga minta proses pencairan itu mereka yang lakukan, bukan daerah. Jadi, nanti dua tahap karena uangnya hanya ada Rp22 miliar dari kebutuhan Rp48 miliar," terangnya. Hanafi sempat mempertanyakan bagaimana penggantian lahan fasilitas sosial-fasilitas umum (fasos-fasum) yang juga terdampak pembangunan. Meski begitu, Hanafi mengaku tidak mendapat jawaban pasti atas kemungkinan berbagai bangunan nonmilik warga, seperti ruang kelas sekolah hingga masjid akan diganti sesuai nilai yang diinginkan atau relokasi ke tempat lebih layak. "Nggak terjawab jelas. Mereka cuma bilang akan dikembalikan dan diperbaiki sesuai posisi semula. Tidak rinci soal nilai atau relokasi. Nggak terjawab itu, nggak terperinci, nggak menjawab penggantian soal itu," tegasnya. Sekadar diketahui, Kecamatan Bogor Selatan menjadi wilayah terdampak paling besar warga yang harus 'terusir' dari pemukiman yang sudah ditempati puluhan tahun. Tak kurang dari 1.960 bidang bangunan rumah di tujuh kelurahan se-Kecamatan Bogor Selatan akan dibongkar dan ditertibkan untuk memuluskan rencana pembangunan rel ganda. Ribuan bangunan itu terdiri dari 5.878 jiwa dari 1.557 kepala keluarga (kk). "Kami masih menunggu upaya kami supaya ada penangguhan waktu eksekusi, setelah turun uang kerahiman. Ada waktu warga untuk cari rumah karena nggak gampang cari hunian pengganti," tuntas Camat Bogor Selatan, Atep Budiman. (ryn/c/yok/py)