METROPOLITAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat sudah sepakat soal penetapan anggaran sekolah gratis bagi SMA/SMK negeri, dimana Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat 2020 sebesar Rp45 triliun. Hal itu pun mendapat apresiasi dari DPRD Kota Bogor sekaligus catatan lantaran ada sekolah yang rupanya meminta kaji ulang terkait penerapan sekolah gratis itu. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Ence Setiawan mengatakan program sekolah gratis yang digulirkan Gubernur Ridwan Kamil harus didukung semua pihak, lantaran hal itu menjadi harapan besar dari masyarakat, terlebih warga kurang mampu. Hal itu seakan jawaban dari berbagai harapan warga, termasuk di daerah pemilihannya. Sehingga, seharusnya tidak ada suara sumbang terkait penerapan kebijakan pemerintah yang dinilai prorakyat. "Kenapa kebijakan yang belum dieksekusi tapi sudah ada suara sumbang, ada apa sebenarnya?" katanya saat ditemui Metropolitan, kemarin. Di tempat yang sama, anggota DPRD Komisi IV Said Muhammad Mohan menyayangkan pernyataan dari salah satu kepala sekolah yang menyatakan sekolah gratis harus dikaji ulang. Menurutnya, kebijakan sekolah biaya gratis sangat memberikan manfaat khususnya bagi warga miskin. Apalagi, hal itu menjadi sebuah pembangkangan dari kebijakan pemerintah. Apalagi sudah ada kesepakatan antara Pemprov Jabar dengan DPRD Provinsi Jabar. "Kami akan lakukan rapat internal dengan Komisi untuk menyikapi itu. Saat eksekutif dan legislatif sepakat untuk menggulirkan program yang betul-betul kami rasa prorakyat, tapi di satu sisi kepala sekolah di Kota Bogor malah meminta dikaji ulang. Mungkin bisa dibilang suatu pembangkangan, kira-kira begitu," ungkapnya. Politisi Gerindra ini menambahkan, hal ini menjadi tugas dari Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah II Provinsi Jawa Barat untuk memberikan tindakan tegas kepada kepala sekolah tersebut. "Harus ada tindakan tegas dari yang bersangkutan soal hal tersebut. Jangan dibiarkan saja," tandas Mohan. Sebelumnya, Kepala SMK Negeri 2 Joko Mustiko mengatakan biaya SMK gratis perlu dikaji, terkait berapa sebetulnya kebutuhan persiswa pertahunnya, termasuk berapa yang akan diberikan porsinya untuk kegiatan praktek siswa SMK. Sebab, siswa SMK berbeda dengan SMA karena menurutnya, dibantu SPP dan DSP saja operasional sekolah masih kerepotan. “Apalagi kalau digratiskan. Kalau sekolah gratis, darimana kita bisa mengoperasikan belajar mengajar yang baik, apalagi sekolah kejuruan banyak prakteknya, belum lagi kebutuhan penunjang lainnya. BOS sekarang masih kurang, makanya kita cari ke SPP dan DSP,” ujarnya. (ryn/c/yok)