METROPOLITAN – Wisuda pendidikan kader ulama angkatan XIII, sekaligus Ijtima 3000 ulama Bogor, menghasilkan sembilan ijtiima ulama, yang disampaikan secara langsung oleh Bupati Bogor Ade Yasin, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong kemarin pagi. Sembilan poin ijtima ulama tersebut di antaranya, pertama soal radikalisme atas nama agama yang dimanifestasikan dalam bentuk upaya untuk mengubah bentuk negara dan tidak mengindahkan mekanisme konstitusional berlaku, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan Bangsa Indonesia dikategorikan sebagai Makar. Kedua mendorong pemerintah untuk mendorong upaya pencegahan terhadap upaya praktek prostitusi dan menikah bid'ah diwilayah kabupaten Bogor, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiga, mendorong lembaga keagamaan Islam untuk peningkatan pengumpulan dan pendistribusian serta meningkatkan kualitas management, pengelolaan zakat dan wakaf, untuk itu perlu penguatan terhadap kualitas kelembagaan BAZNAS dan BWI agar bisa berperan lebih baik lagi. Keempat, mendorong pemerintah memfasilitasi dan mengalokasikan dana kepada ormas Islam dan lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan agama Islam dengan agar dapat melakukan peran aktif dalam bentuk membantu pemerintah mewujudkan Kabupaten Bogor berkeadaban. Kelima, pemerintah daerah segera mengimplementasikan peraturan tentang sertifikasi halal seluruh produk obat-obatan, makanan, minuman, dan prodak lainnya oleh undang-undang produk halal. Keenam, dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana program wajar diknas, kesetaraan paket a, B yang secara khusus di peruntukan bagi pondok pesantren salafiyah di Kabupaten Bogor. Ketujuh, mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan pemeliharaan serta mempasilitasi program dawah di masjid besar setiap kecamatan. Kedelapan, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan bea siswa bagi putra daerah penghafal Al-Qur'an, Hafizh Hafizah yang ada di kabupaten Bogor. Kesembilan, mendorong pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kualitas guru agama non PNS atau honorer serta menambah jam pendidikan agama bagi sekolah maupun madrasah, baik negeri dan swasta di wilayah Kabupaten Bogor. Menurut Ade, sembilan ijtima ulama yang disampaikan tersebut merupakan tekad bagaimana mempersatukan umat, agar umat Islam Kabupaten Bogor lebih bersinergi antara umaro dan pemerintah. “Selama ini kita menyambut baik apa yang disampaikan para ulama melalui ijtimanya. Semuanya kita terima, termasuk untuk apresiasi beasiswa bagi hafiz qur'an. Kita tunggu kebijakannya, kita tunggu perumusan dari MUI nya. Kita harap dengan ijtima ini, bisa menghasilkan orang atau tahfiz-tahfiz terpilih,” paparnya. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, KH Mukri Aji menjelaskan, sinergitas antara ulama dan umaro menjadi kata kunci dalam tekad pembangunan di daerah khususnya. Sehingga melalui sembilan ijtima ulama ini, Mukri Aji menyebut para ulama di Kabupaten Bogor siap membangun dan bersonergi dengan pemerintah daerah. “Jumlah penduduk kita mencapai 5,8 juta jiwa. Kita ingin semakin menyatu dan kompak. Mulai dari peran ulama di kabupaten maupun di tingkat desa untuk mencapai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor,” tandasnya. (ogi/c/yok)