METROPOLITAN - Tak ingin disebut sembunyi-sembunyi dalam mengelola anggaran dan kegiatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kini 'membuka' Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun 2019 melalui website, agar warga bisa melihat, mengkritisi dan mengawasi langsung kegiatan Pemkot Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, semua kegiatan dalam Rancangan APBD 2020 sudah bisa diakses pada website Pemkot Bogor, sehingga dana Rp2,5 triliun pada APBD tahun depan bisa terserap maksimal dan mendapat pengawasan ketat dari masyarakat. Bima mengklaim, hal ini sebagai upaya menguatkan tradisi transparansi anggaran yang sudah berjalan pada periode pertama dibawah kepemimpinannya. Mulai aspek perencanaan hingga pelaksanaan. "Kami buka anggaran yang akan dialokasikan di 2020. Memang RAPB-nya masih proses evaluasi di gubernur Jawa Barat, tapi dalam hitungan hari akan disahkan," katanya kepada pewarta, kemarin. Terhitung sejak kemarin, sambung dia, warga Bogor sudah bisa mengakses portal transparansi RAPBD 2020, dengan semua kegiatan busa dilihat, diawasi dan dikritisi. "Setelah itu, silahkan sampaikan, bisa melalui medsos atau Si Badra, ketika ada yang ingin ditanyakan. Kami ingin anggaran ini dikawal, jadi ASN (Aparatur Sipil Negara, red) pelaksana kegiatan, tidak main-main," terangnya. Pria 47 tahun itu menambahkan, untuk APBD 2020 didominasi oleh Belanja Langsung sebanyak 55 persen. Penghematan dan pengurangan dilakukan di pos kegiatan seperti perjalanan dinas atau pameran-pameran. "Ada pengurangan disitu. Kita ingin yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," ujarnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, justu menyoroti kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dikerjakan pada tahun anggaran 2020 mendatang, yang lebih banyak fokus menata dan membangun tengah kota saja. Sebut saja menata kawasan Suryakencana, pasar Kebonkembang, pedestrian tengah kota, hingga membangun kawasan Taman Topi. "Dewan periode ini hanya finalisasi anggaran. KUA-PPAS sudah ada dari periode lama. Akhirnya ada beberapa yang kita geser dan kurangi. Misalnya Dinas PUPR, Disperumkim, atau DLH. Makanya ketika pemkot dikritik hanya tata tengah kota, kami punya kewajiban tangkap aspirasi di wilayah. Supaya terkaver," terang Atang. Tak cuma itu, launching APBD Kota bogor yang diadakan di auditorium hotel besar di Kota Bogor itu menuai kritik dari Anggota DPRD Kota Bogor Saeful Bakhri. Menurutnya, saat masyarakat masih menanti APBD yang pro-rakyat, para pejabat malah terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat. "Baru saja kami memediasi siswa yang ijazahnya ditahan karena wali murid tidak mampu bayar SPP. Belum lagi, ketidakmampuan warga membayar iuran BPJS. Pemimpin itu peka jeritan rakyat lah. Baru kali ini ada launching APBD dan itu diadakan di hotel,” sesalnya.. Jika APBD memang pro-rakyat, harusnya pemkot mempertimbangkan urgensi harus menggelar launching di hotel yang tentunya dengan biaya tinggi. Kalau biaya launching dialokasikan untuk membantu masyarakat, tentunya akan lebih baik dan lebih diapresiasi. “Lebih baik dan bijak apabila informasi APBD dilakukan dengan cara efektif dan efesien. Era milenial dan teknologi bisa melalui acara sederhana, lalu dipublish di media cetak atau medsos. Ini seakan-akan pemkot mengejar gaya-gayaan saja, instagrammable. Ingat, proses pembahasan APBD masih mencari solusi defisit disana sini,” tegas Saeful. PR Kota Bogor di 2020 Selain soal keterbukaan anggaran, Pemkot Bogor pun gencar melakukan pembangunan, baik Pekerjaan Rumah (PR) warisan dari tahun sebelumnya, hingga pekerjaan yang direncanakan pada 2020. "Misalnya pelebaran Jembatan Otista, banyak dikeluhkan warga bikin macet. Kegiatannya tahun depan, setelah bantuan dari provinsi Jabar infonya sudah acc," papar Wali Kota Bogor Bima Arya. Bima melanjutkan, pemkot juga mengalokasikan anggaran untuk membangun Perpustakaan Daerah di gedung eks DPRD, Jalan Kapten Muslihat. Biayanya pun cukup fantastis, sekitar Rp15 miliar. Meski begitu, masih ada PR pembangunan yang hingga kini masih mangkrak. Diantaranya kelanjutan pembangunan Masjid Agung, yang sudah dianggarkan kembali Rp15 miliar. Tapi terbentur hasil rekomendasi dari Kementrian PUPR. Ada pula pembangunan gedung Blok F Pasar Kebonkembang yang masih dikebut setelah tertunda bertahun-tahun. "Prioritas kita tetap tiga. Infrastruktur, kualitas hidup manusia dan reformasi birokrasi," tuntasnya. (ryn/c/yok)