METROPOLITAN - Insiden berulangkali yang terjadi pada proyek pembangunan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi IIIA, rupanya menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Jawa Barat. Persoalan kinerja PT Marga Sarana Jabar (MSJ) sebagai pengelola dan PT Pembangunan Perumahan (PP) sebagai kontraktor, tengah dibahas di meja legislatif, yang bakal dilanjut dengan tinjauan ke lokasi dan pemanggilan pihak terkait. Bagaimana tidak, sejak awal proyek dengan nilai total pekerjaan lebih dari Rp2 miliar itu sejak awal mengusung zero accident, namun malah terjadi peristiwa memalukan dua kali hanya dalam satu tahun. DPRD Provinsi Jabar pun tengah mematangkan kajian sebelum turun ke lapangan, dalam waktu dekat. Menanggapi hal itu, Direktur Utama (Dirut) PT MSJ Hendro Atmodjo justru terkesan santai saat mengetahui proyek lanjutan jalan layang Simpang Yasmin-Simpang Semplak itu bakal kena sidak dewan provinsi Jabar. Ia mengaku tak ambil pusing dengan rencana tersebut dan bakal menunggu kedatangan para wakil rakyat yang bermukim di Kota Bandung itu. "Kami tunggu saja, mas," katanya kepada Metropolitan, kemarin. Namun, pria tambun itu enggan menjabarkan lebih lanjut, apakah sudah ada surat pemanggilan dari DPRD Provinsi Jabar kepada PT MSJ dan PT PP terkait insiden proyek Tol Borr seksi IIIA. Ia lebih memilih untuk menunggu dan menyerahkan segala sesuatunya sesuai aturan. "Ya kami tunggu saja lah," singkatnya. Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapil Kota Bogor Iwan Suryawan mengungkapkan persoalan Tol Borr seksi IIIA pasca insiden sudah masuk meja bahasan Komisi IV. Buatnya, evaluasi dan tindak lanjut, hingga rencana meninjau langsung lokasi mutlak diperlukan sebagai bentuk pengawasan dari DPRD Provinsi Jabar. Meskipun tidak duduk di Komisi IV, sebagai wakil rakyat Kota Hujan, ia mengaku sudah menekan komisi terkait untuk menindaklanjuti kasus ini. Ia memperkirakan, DPRD Provinsi Jabar baru akan melakukan peninjauan pada awal tahun. "Bahasan dan laporan sudah masuk komisi terkait. Di awal kita fokus ke anggarannya dulu, nah kemudian baru kaitan kecelakaan terakhir itu. Di Januari masuk ke area yang lebih teknis di Komisi IV," katanya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, tindak lanjut pertama yang akan dilakukan di komisi akan mengevaluasi kinerja PT MSJ sebagai pemilik dan pengelola jalan layang tol tersebut, dan PT PP sebagai kontraktor pemenang lelang pekerjaan. "Sekarang di Komisi IV, kita akan cek penjadwalan untuk itu. Soal evaluasi dan peninjauan lapangan secara langsung untuk melihat kondisi real-nya," tukasnya. Sebagai wakil rakyat dari Kota Bogor, Iwan merasa punya kewajiban untuk mendorong dan mengawal proses di komisi terkait. Hal itu disebutnya sebagai sebuah kebijakan yang 'kudu' dan 'wajib' dilakukan. Mengingat, kejadian sampai terjadi dua kali, demi mengantisipasi kejadian berikutnya dan meminimalisasi kelalaian dari kontraktor. (ryn)