METROPOLITAN - Tingginya angka pencari kerja (Pencaker), yang di dominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rupanya menjadi perhatian serius jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Pasalnya,  dari jumlah pencaker yang mencapai 10.977 pencaker, 40 persen diantaranya didominasi SMK. Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Penempatan Dan Perluasan Lapangan Kerja, pada Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker) Kabupaten Bogor, Joko Sumarno, mengaku, sudah menyiapkan sejumlah langkah serius guna menekan laju peningkatan pencaker dari kalangan alumni SMK. Menurutnya, banyaknya lulusan SMK yang menyandang status sebagai Pencaker tak lain terjadi lantaran tidak seimbangnya jumlah lulusan dengan lapangan kerja yang ada. "Lulusan selalu bertambah, lowongan kerja segitu saja, bahkan kadang berkurang," katanya. Tak hanya itu, tingginya angka Pencaker dari kalangan SMK juga dipicu lantaran kurang selarasnya konsep dan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri dan lapangan pekerjaan. Seharusnya, keduanya berimbang agar lulusan SMK mampu menjawab kebutuhan lapangan pekerjaan. Khususnya sektor di sektor industri. "Terkadangkan tidak singkron, antara silabus pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini. Kebutuhan pasar industri tidak bisa terpenuhin oleh para lulusan SMK saat ini. Karena antaran dunia pendidikan dan industri tidak nyambung. Jadi satu sama lian tidak sejalan. Akhirnya cukup banyak pencaker dari kalangan SMK," bebernya. Berdasarkan data Disnaker Kabupaten Bogor, pada 2019 lowongan kerja yang ada di Bumi Tegar mencapai 4084. Sementara penempatannya, hanya menyentuh 2501, dengan jumlah pencaker mencapai 10977. Hal ini tentu tak sebanding lurus dengan angka lowongan, penempatan kerja dan pencaker. Untuk mengantisipasi pertumbuhan pencaker di kalangan SMK, Disnaker Kabupaten Bogor mencoba menggalakan kembali Bursa Kerja Khusus (BKK). Sebanyak 65 BKK kembali digalakan, untuk menyerap dan menyalurkan alumni SMK langsung ke dunia kerja. BKK tersebut nantinya bekerjasama dengan sejumlah perusahaan dan instansi lainnya, untuk mengakomodir lulusan SMK agar pasca lulus nanti langsung bisa terjun di dunia kerja. "Untuk saat ini kita baru memiliki 65 BKK di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. BKK tersebut akan berfungsi sebagai jembatan untuk menyerap alumni SMK. Jadi nantinya lulusan SMK bisa langsung bekerja di instansi, sesuai kebutuhan pasar kerja," ujarnya. Tak hanya itu, Disnaker Bumi Tegar Beriman juga memiliki Balai Latihan Kerja (BLK). BLK tersebut nantinya akan mengasah dan melatih, kompetensi individu pesertanya. BLK biasanya berlangsung pada awal tahun antara Januari hingga Februari, dengan 13 konsen keterampilan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. "Kita juga ada BLK sebagai tempat mengasah keterampilan peserta BLK. Peserta BLK nantinya akan kami gembleng selama satu bulan pelatihan, dengan intensitas pertemuan dua kali dalam sepekan. Pusat pelatihannya kami lakukan di Disnaker Kabupaten Bogor," bebernya. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, tingginya angka pencaker dari kalangan SMK bisa dikarnakan sejumlah faktor. Mulai dari faktor lulusan yang tida bisa menjawab tantangan dunia kerja, hingga tingginya Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK), yang membuat para pengusaha enggan berinvestasi di daerah tertentu. "Semuanya masuk diakal. Ketika UMK suatu daerah tinggi, biasanya industri inventasi pasti akan mencari daerah yang UMK nya rendah. Hal ini juga berlaku untuk usaha padat karya. Bisa juga karna faktor lulusan SMK itu sendiri. Mereka belum bisa menjawab kebutuhan industri, itu sebabnya lulusan smk meski sudah mikiki sertifikat masih belum memiliki kategori untuk bisa ditempatkan di sektor yang ada," ujarnya. Menurutnya ini tentu perlu mendapatkan perhatian khususnya dari pemerintah, salah satunya peran industri dan dunia usaha, sebagai penyerap lulusan SMK. Dirinya juga mengaku sangat mengapresiasi  dan menyambut baik, langkah Pemkab Bogor melalui Disnaker dengan adanya BLK dan BKK tersebut. "Tentu ini perlu ada terobosan besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas vokasi. Caranya banyak, pemerintah dan pengusaha tentu harus hadir mulai dari penetapan kurikulum, jadi ini menjadi penting agar ada link and macth. Kita juga sangat mengapresiasi dua langkah yang diambil Disnaker Kabupaten Bogor," tutupnya. (ogi)