METROPOLITAN – Jadi perbincangan dan mengundang kontroversi lantaran menyebabkan dua kali insiden, proyek Mal Boxies 123, Jalan Tajur, Kecamatan Bogor Timur akhirnya disidak oleh Komisi III DPRD Kota Bogor. Selain mendapat catatan lantaran kondisi eksisting yang benar-benar mengancam keselamatan warga RW 6 yang persis bersebelahan dengan proyek, para anggota dewan juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pemilik proyek. Komisi III DPRD yang turun meninjau lokasi Senin (23/12) siang, langsung bergegas menuju titik Tembok Penahan Tanah (TPT) yang ambruk dan menimpa rumah-rumah warga. Para wakil rakyat pun terkejut dan langsung mencak-mencak melihat kondisi yang ada. Sebab, secara kasat mata, kontur yang ada dengan posisi rumah warga, sangat rentan terjadi longsor kembali bila turun hujan deras. “Meskipun sudah dibetulkan, apa menjamin itu nggak akan rubuh lagi? Lihat saja, kondisi konturnya begitu, dekat sekali dengan warga. TPT begitu, dengan cuaca ekstrim, itu bisa saja terjadi lagi. Jalur air baru dibuat setelah kejadian. Kalau cuma bikin pusing, buat apa mal ini,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya. Ia menekankan, sebagai anggota Komisi III, pihaknya punya kewenangan untuk memberhentikan pembangunan, jika tidak beres dan masih ada keluhan dari warga. Apalagi melihat kondisi yang ada, sangat mengancam keselamatan warga. Bahkan, politisi PDI Perjuangan itu hanya sebentar duduk untuk audiensi dan langsung keluar lantaran merasa tidak dianggap pengelola mal dengan baik. Dia merasa, kedatangan mereka seakan 'mengganggu' proyek. “GM (General Manager, red)-nya tengil. Harusnya koordinasi jelas, akomodir keluhan kita dari warga itu, jangan dengan gaya tengil begitu. Ini jadi catatan, buat apa mal mewah tapi dampaknya dilupakan. Nggak masalah siapa di belakang mereka. Ke dewan aja mereka begitu, boro-boro disuruh duduk, apalagi ke rakyat? Ini air satu gelas juga tidak ada,mereka tidak menghormati, nggak mengerti organisasi, nggak mengerti lembaga negara, Itu mah pengusaha bedegong,” tegasnya seraya meninggalkan lokasi proyek. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menuturkan, catatan-catatan sidak sudah disampaikan kepada pengelola mal, diantaranya soal kemiringan kontur yang rawan longsor, penguatan TPT serta perbaikan saluran air dan drainase agar tidak kembali rubuh dan menimpa warga. “Termasuk aspirasi warga yang minta dibebaskan saja lahannya, daripada kena lagi, itu nanti kita lihat kebijakan dari Boxies-nya, kami minta secepatnya,” tukasnya. Menanggapi kekhawatiran anggota DPRD kaitan ancaman longsor yang bisa saja terjadi kembali, General Manager (GM) Building Management PT Sinar Indonesia Loka Jozarki Teruna Jaya justru dengan santai menanggapi bahwa hal itu sedang perbaikan sistem drainase yang ada. Bahkan ia mengklaim, secara diatas kertas, kemungkinan longsor tidak akan terjadi lagi. “Sudah diperkuat tembok-tembok, tiang pancangnya juga. Secara teori harusnya nggak akan rubuh lagi. Ini sudah sesuai, bahkan melebihi perencanaan,” tuturnya. Ia mengaku sudah menyiapkan rancangan gedung dengan pertimbangan curah hujan tinggi Kota Bogor. Saat kejadian juga diluar dugaan dan saat sistem drainase belum terbangun secara keseluruhan. Kaitan keinginan pembebasan lahan dari warga, Jo menjelaskan hal itu pernah dibahas namun tidak terealisasi lantaran menilai harga yang diinginkan warga tidak realistis. “Sekarang sudah jadi, perbaikan TPT sudah juga, termasuk ganti rugi warga terdampak bangun kembali rumah eksisting nya, sedangkan terdampak tidak langsung uang simpatik lah. Soal anggota dewan yang ngambek, ya minta maaf lah, kami sesalkan responnya seperti itu,” tuntasnya. (ryn/c/yok)