METROPOLITAN - Setelah sempat menjadi tranding topik di media sosial twitter Kamis (26/12) silam. Tagar #SaveParungPanjang kini menjadi sorotan pemerintah. Baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, ramai – ramai membicarakan hal ini. Bertahun-tahun warga yang wilayahnya dilintasi truk tambang, acap kali mengeluhkan hal ini ke pemangku kebijakan. Baik pemerintah desa, kecamatan hingga pemerintahan daerah, yang ada di Cibinong. Namun, semua itu seperti sia-sia. Gumpalan debu jalanan yang dihasilkan truk tambang, setiap hari mesti dihirup warga. Terutama saat truck tambang hilur mudik di waktu operasinya. Bukan hal aneh, jika sepanjang jalur tersebut kini menyajikan pemandangan yang tak elok di mata, yang didominasi gumpalan debu berterbangan dimana-mana. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru'yat, menjelaskan, jalur tambang merupakan salah satu permasalahan yang menjadi prioritas ia beserta partainya. Politisi Partai PKS mengaku, pada Jumat (27/12) silam, permasalahan ini sempat dibahas pada rapat paripurna di DPRD Jawa Barat. “Baru saja kemarin kita bahas dengan DPRD dan Gubernur. Permasalahan ini memang harus segera ditangani,” singkatnya saat dihubungi Metropolitan kemarin. Menurutnya, kendala pembangunan jalur tambang ada pada benturan administrasi antara pemerintah provinsi dengan pusat. Tak hanya itu, kendala anggaran juga disinyalir menjadi batu krikil tak kunjung terealisasinya pembangunan jalur tambang tambang. Dirinya juga akan berupaya mencari jalan keluar untuk polemik jalur tambang. Ru'yat juga berencana akan berkoordinasi dengan rekan-rekan yang dikenalnya, di pemerintah pusat agar ikut membantu mendorong masalah jalur tambang ini. Ru'yat menilai, jika jalur tambang diselesaikan oleh segelintir pihak, akan sangat mustahil. Maka dari itu, ia berencana akan merekomendasikan anggaran pembangunan jalur tambang dibagi sesuai lini sector masing-masing instasi pemerintahan. Baik untuk pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah Kabupaten Bogor. “Ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Baik pemerintah Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan pemerintah pusat harus hadir untuk menangani hal ini. Terlebih untuk soal penganggarannya. Rencananya kita akan gelar pertemuan, agar semuanya bisa duduk bersama dalam menangani masalah ini. Kita juga nanti akan rancang jalan keluar pembiayaannya, jadi semuanya dibagi. Mana tanggungjawab kabupaten, provinsi, dan mana tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi kita gunakan sistem rempug, untuk soal pembiayaannya,” tukasnya. Menanggapi hal ini, Bupati Bogor Ade Yasin menyambut baik kabar tersebut. Pemkab Bogor akan terus mendorong dan mengingatkan Pemprov Jawa Barat, untuk sesegara mungkin menyelesaikan proyek pembebasan lahan, guna memuluskan pembang jalur tambang yang sudah cukup lama diwacanakan. Seyogyanya Pemprov Jawa Barat harus bergerak cepat untuk melakukan pembebasan lahan jalur tambang. Baik lahan milik warga, maupun lahan miliki Perhutani. Pihaknya juga hingga kini masih menunggu janji Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang konon bakal membebaskan lahan untuk pembangunan jalur tambang. "Ini kan nunggu dari provinsi, katanya mereka janji tahun ini mau membebaskan lahan, kita tunggu saja," kata Ade. Politisi dari Partai PPP itu mengaku menyerahkan pembangunan jalur tambang kepada pihak Provinsi Jawa Barat. Lantaran segala adiministrasinya ada disana. "Kita kan bagi-bagi tugas aja karna banyak yang harus di bangun di Kabupaten Bogor. kenapa saya minta provinsi untuk bangun, karna perijinannya di provinsi lagi pula retribusinya dan lain sebagainya ada di sana (provinsi,red). Jadi mintalah kepada mereka kontribusinya untuk ini, perbaikan jalan selama ini kan sudah terus kami lakukan," tandasnya. (ogi/c/yok)