METROPOLITAN – Perombakan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada akhir 2019 menyisakan sedikit cerita. Apalagi, perubahan pimpinan pada OPD yang dinilai strategis dengan visi-misi Pemkot Bogor di bawah pimpinan Wali Kota Bogor, Bima Arya, seperti Dinas Perhubungan (Dishub). Posisi yang sebelumnya diisi Rakhmawati, berpindah tongkat estafet pimpinan pada Eko Prabowo yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dishub sempat jadi sorotan lantaran banyak program prioritas Bima Arya yang harus mandek dan tidak berjalan. Sebut saja, kebijakan rerouting dan konversi angkot menjadi bus massal. Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan, pergantian kursi kepemimpinan di dishub dilakukan agar persoalan transportasi yang selama ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bisa menemui ujung. Ia menargetkan kepala dinas anyar bisa menuntaskan berbagai persoalan transportasi, terutama soal angkot yakni kebijakan rerouting dan konversi angkot. ”Itu harus dituntaskan, sembari menjajaki rencana membangun moda transportasi Trem,” katanya kepada Metropolitan, kemarin. Menurutnya, ada tiga tugas berat yang harus diselesaikan. Pertama persoalan angkot. Kedua kaitan rencana mendatangkan moda transportasi Trem. Ketiga, tugas mengoordinasikan persoalan Terminal Baranangsiang. Sebab, pada 2020 rencana pembangunan terminal di pusat Kota Bogor itu bakal mulai dibangun. Pria 47 tahun itu menambahkan, ada banyak pertimbangan memilih Eko Prabowo duduk di kursi panas tersebut. Baginya, yang bersangkutan dianggap bisa menjalankan tugas dengan baik di semua posisi yang pernah dijabatnya. Sebut saja saat berada di Inspektorat hingga kepala Satpol PP Kota Bogor. ”Termasuk di dispora dijalankan dengan baik, di Inspektorat dan Pol PP juga. Kita berharap ada terobosan yang bisa dilakukan Pak Eko. Saya targetkan beliau bisa menuntaskan persoalan transportasi Kota Bogor. Yang terpenting, ada komitmen dari beliau untuk bisa mengatasi atau memperbaiki persoalan yang ada,” terangnya. Sementara itu, Eko Prabowo mengakui tugas berat kini ada di pundaknya sesuai pesan dan tugas F1 di bidang transportasi kota. Banyak program yang harus jalan karena menjadi prioritas Pemkot Bogor. Mulai dari konversi angkot ke bus, pengadaan moda transportasi Trem, datangnya program pemerintah pusat soal Lintas Rel Terpadu (LRT) hingga penataan kawasan tertib parkir. ”Termasuk memperbaiki dan membangun sosialisasi, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi semua lini. Ini harus berjalan dengan baik agar program berjalan lancar,” ujar Danjen, sapaan karibnya. Meski begitu, saat mulai mengisi jabatan kepala dishub, langkah pertama yang akan dilakukan belum muluk-muluk. Ia akan terlebih dulu melakukan pemetaan secara internal di dishub sembari melihat potensi di internal. ”Baru mulai pemetaan eksternal. Itu langkah pertama,” tuturnya. Sebelumnya, tak kurang dari 496 pejabat rotasi promosi dengan jabatan baru. Namun rupanya F1 membiarkan lima posisi kepala OPD kosong tanpa si empunya. Lima kepala OPD yang kosong itu, yakni kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Diskominfostandi), kepala Satpol PP, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Jika ditotal ada 18 kepala OPD di lingkungan Pemkot Bogor yang mengalami perombakan, baik dirotasi promosi atau berubah nama nomenklatur. Nomenklatur yang berubah nama, yakni Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Dody Ahdiat menjadi asisten Perekonomian dan Pembangunan, inspektur Kota Bogor Pupung W Purnama menjadi inspektur Daerah Kota Bogor dan kepala Badan Kepegawaian dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) M Taufik menjadi kepala Badan Kepegawaian dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).(ryn/c/yok/py)