METROPOLITAN – Lebih dari sepekan bencana yang terjadi di banyak wilayah Kabupaten Bogor meninggalkan luka mendalam bagi warga Bumi Tegar Beriman. Bagaimana tidak, banyak warga kini bingung harus tinggal dimana lantaran ribuan rumah rusak berat dan tidak bisa ditinggali. Selain itu, banyak titik akses jalan dan fasilitas umum yang ikut raib terbawa bencana banjir dan tanah longsor. Secara hitungan kasar, alokasi Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebesar Rp50 miliaran tidak akan mampu mengcover kegiatan pembangunan pasca-bencana. Alhasil, mau tidak mau, Pemkab Bogor harus berupaya ‘mengemis’ bantuan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat, guna mengembalikan rumah warga atau fasilitas umum yang menjadi urat nadi pergerakan warga. Tak aneh, Presiden RI Joko Widodo pun berjanji akan mengalokasikan anggaran pemerintah pusat khusus untuk kegiatan perbaikan pasca-bencana Kabupaten Bogor, yang sebagian besar dan paling parah di barat Kabupaten Bogor, seperti Kecamatan Sukajaya hingga Cigudeg. “Tentunya itu sangat kita harapkan. Mudah-mudahan (pemerintah) provinsi dan (pemerintah) pusat, dapat membantu kesulitan kami, masyarakat Kabupaten Bogor itu pasca-bencana. Jujur itu sangat, sangat kami harapkan, karena keterbatasan anggaran dan akses yang kami punya ya,” katanya kepada Metropolitan, kemarin. Namun hingga hari ini, sambung dia, ia belum mengetahui pasti berapa jumlah kerugian yang dialami Kabupaten Bogor di awal tahun ini. Selain wilayah barat, wilayah lain pun ada yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor, seperti wilayah selatan dan timur Kabupaten Bogor. Yang jelas, kata Burhan, ribuan rumah harus luluh lantak rata dengan tanah dan banyak titik jalan akses pergerakan warga yang rusak dan terputus. Belum lagi jumlah infrastruktur nonjalan lain yang juga rusak parah dan menghambat kegiatan warga, seperti sekolah, saluran irigasi dan fasilitas umum lainnya. “Ini yang saya mohonkan kepada pusat atau provinsi supaya dapat bantu kesulitan warga dan pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi saya belum berani keluarkan angka berapa kerugiannya, karena penghitungan dan pemetaan masih dilakukan. Memang banyak jalan warga yang rusak, rumah warga rusak berat, infrastruktur lain rusak, seperti sekolah dan saluran irigasi, saya belum berani bicara,” tukasnya. Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Ru’yat menuturkan, ada BTT dari Pemprov Jabar yang dialokasikan untuk Kabupaten Bogor sekitar Rp1,5 miliar, untuk kegiatan pasca-bencana banjir dan tanah longsor. Namun, ia merasa jumlah itu masih jauh dari harapan, apalagi ada alokasi untuk wilayah lain yang lebih besar, padahal dampak bencananya disebut masih kalah hebat dengan yang terjadi di Bumi Tegar Beriman. “Kabupaten Bogor kan bencana paling parah, pengungsi paling banyak. Tapi masih kalah jumlah dengan alokasi Kota Bekasi yang dapat Rp2 miliar. Ya kenapa seperti itu,” katanya saat dihubungi pewarta, kemarin. Selain itu, kata dia, Pemprov Jabar belum memberikan bantuan pinjaman alat berat untuk pasca-bencana, seperti pembukaan akses jalan daerah terisolasi. Hal itu pun akan dia tanyakan langsung kepada gubernur, kaitan jumlah anggaran bantuan dana hingga bantuan alat berat. “Saya akan tanya langsung itu,” ucap mantan Wakil Wali Kota Bogor itu. (ryn/c/yok)