METROPOLITAN - Warga Kabupaten Bogor nampaknya harus lebih bersabar untuk memiliki fasilitas tempat penampungan akhir sampah TPPAS Nambo. Sempat ditarget bisa mulai beroperasi Juni mendatang, proyek dengan nilai investasi sebesar itu diprediksi bakal molor sampai Desember 2020 Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Imam Budi Hartono. Menurutnya, ada beberapa kendala yang membuat pekerjaan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus terlambat dari target. Pertama, ada persoalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang belum memberikan izin kepada Pemprov Jabar, untuk kota/kabupaten lain yang akan membuang sampah di lokasi tersebut. Meskipun sudah ada Memorandum of Understanding (MoU), namun ia mengakui permasalahan itu belum sepenuhnya selesai. "Kedua, ada masalah pergantian tanah yang belum selesai dan satu lagi, pembangunan fisik yang belum sempurna oleh pemprov Jabar. Jadi, ketika harusnya bisa operasional pada Juni, harus molor ke Desember akhir 2020," katanya saat ditemui Metropolitan di BPBD Kabupaten Bogor, Cibinong. Hingga awal tahun ini, sambung dia, memang progres pembangunan fisik sudah mencapai 80 persen. Namun kendala lebih banyak pada bagian non-teknis. Untuk masalah izin, kata Imam, ada lahan-lahan yang terpakai oleh pekerjaan Nambo. Memang sudah ada Mou,namun ia menyebut sepertinya ada persoalan tanah yang belum beres antara pemkab dengan provinsi. "Saya sih nggak tahu itu pembebasan lahan sudah selesai atau belum. Yang jelas ada permasalahan itu,sehingga perlu ada ganti rugi. Atau, opsi lainnya, pemkab diberikan keringanan untuk membuang sampah ke TPPAS Nambo. Sejauh ini yang berencana akan menggunakan fasilitas ini kan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan," tukas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Namun, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bogor Trian Turangga justru baru mendengar kabar jika pembangunan TPPAS Nambo akan molor dari sedianya bisa beroperasi pada Juni 2020, harus telat ke akhir tahun. Sebab, rapat dengan mengundang semua stakeholder, mulai dari Pemkab Bogor, Pemprov Jabar, DPRD Jabar hinggai investor, untuk mengetahui progres pembangunan. Termasuk menagih progres pembangunan hingga awal 2020 ini. "Kita akan tanya pada rapat besok. Ya pada prinsipnya, Pemkab Bogor bukan menolak atau apa, itu hanya karena secara kelengkapan sarana prasarana, itu belum siap. Waktu itu ada permintaan dari Kota Depok untuk membuang duluan, tapi kan belum bisa karena sarprasnya belum lengkap. Jadi kami tolak waktu itu. Waktu September 2019. Apalagi, targetnya saja kan Juni 2020. Jadi memang belum waktunya," tuntas Trian. (ryn/c/yok)