METROPOLITAN - Mewa­bahnya virus corona (Covid-19) di Kota Bogor makin mem­prihatinkan. Itu tergambar dengan ditetapkannya Kota Hujan sebagai zona merah dengan jumlah kasus tinggi se-Jawa Barat. Komisi IV DPRD Kota Bogor menilai, kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menangani wa­bah virus corona masih lemah. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menga­takan, ada beber­apa catatan yang menjadi dasar sikap legislator untuk Pemkot Bogor terkait Covid-19. Di an­taranya Komisi IV sangat me­nyesalkan ketidaksiapan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, termasuk RSUD, dalam me­nanggulangi wabah corona. Hal itu terlihat dari keterbatasan Alat Proteksi Diri (APD), ruang isolasi serta penanganan pen­derita corona, Orang Dalam Pe­mantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang tidak sesuai prosedur.­ ”Kami sudah sidak ke Dinkes, sebelum kasus ini meningkat di Kota Bogor pada 16 Maret dan sudah menanyakan langs­ung kesiapan menghadapi wabah corona pada pelaksa­na tugas (plt) kepala Dinkes Kota Bogor saat RDP bersama Dinkes dan BPJS Kesehatan cabang Kota Bogor pada 12 Februari,” bebernya usai rapat komisi secara online, Selasa (24/3). Pihaknya juga sangat meny­esalkan keputusan wali kota Bogor dan jajaran yang lambat memutuskan pengisian posisi kepala Dinkes Kota Bogor yang baru. Dengan posisi plt, dini­lai sulit dan tidak bisa menja­lankan tugas terkait kebijakan dan anggaran yang sudah di­setujui untuk penanganan wabah corona di Kota Bogor. Sebab, ada keterbatasan we­wenang plus kondisi plt kadin­kes yang kini ODP corona. ”Jadi, Komisi IV menyetujui tambahan anggaran untuk mengatasi wabah corona Rp7,9 miliar dan pemkot segera mengeksekusi anggaran ini tanpa melanggar peraturan yang ada serta berkoordinasi dan komunikasi dengan lem­baga yudikatif terkait regulasi,” ungkapnya. Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, Komisi IV me­minta pemkot memberikan instruksi ke seluruh RS swasta untuk wajib menerima dan menyediakan ruang isolasi bagi warga yang sudah positif corona atau ODP. Selain itu, Komisi IV juga meminta Pem­kot Bogor terus bekerja sama dengan kepolisian dan TNI serta elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan dan membatasi keramaian atau kerumunan warga Kota Bogor sampai wabah ini teratasi. ”Memberikan edukasi mel­alui tokoh masyarakat dan agama di wilayah agar warga tinggal di rumah dan tidak panik serta waspada selama social distancing,” ujarnya. Menyikapi keterbatasan APD, Komisi IV mendorong pemkot segera mengajukan permo­honan bantuan ke pemerin­tah pusat dan provinsi untuk didistribusikan ke petugas medis semua RS se-Kota Bo­gor. Selain itu, pemkot juga harus memberikan perhatian ke petugas medis yang berji­baku di garis terdepan untuk menangani kasus corona. Komisi IV juga menolak pe­meriksaan massal yang diu­sulkan gubernur Jawa Barat dan menyarankan agar pe­meriksaan dilakukan di pus­kesmas atau door to door, jika petugas mencukupi, un­tuk mengurangi penularan wabah corona. Selain itu, meminta Organisasi Perang­kat Daerah (OPD) terkait un­tuk bersama DPRD melakukan pemantauan lapangan ter­kait langkanya APD. ”Tak lupa Tim Covid-19 me­nyosialisasikan proses penanganan dan pencegahan kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta media sosial, media cetak dan elek­tronik,” tegas Ence. Sementara itu, anggota Ko­misi IV DPRD Kota Bogor, Ahmad Saeful Bakhri, berha­rap sinergitas di antara ekse­kutif, legislatif dan yudikatif dalam menangani Covid-19. ”Ini momentum untuk menunjukkan bahwa kita berlari bersama, tak ada lagi saling menyalahkan. Yang dibutuhkan saat ini kita ber­gerak bersama,” tutup pria yang akrab disapa ASB itu. (ryn/c/yok/py)