METROPOLITAN - Dugaan terjadinya pungutan liar alias pungli yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) Lawangseketeng dan Jalan Pedati untuk mengulur waktu rencana relokasi, kini ditangani Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Bogor. Hal ini pun mendapat dukungan penuh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. Menurutnya, DPRD sangat mendukung langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Tim Saber Pungli. ”Ini sejalan dengan keputusan DPRD yang menugaskan Badan Kehormatan mengusut tuntas adanya dugaan pungli yang dialamatkan kepada oknum DPRD. Kita menginginkan kasus ini bisa terbuka sejelas-jelasnya,” terang Atang kepada Metropolitan, Rabu (1/4). Menurut politisi PKS ini, kalau terbukti terjadi pungli, maka harus diproses secara hukum. Sebab, sangat tidak etis jika ada anggota yang melakukan perbuatan tersebut. Namun sebaliknya, jika informasi yang dituduhkan adalah keterangan palsu, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban atas informasi palsu yang beredar. ”Jadi, saya berharap Tim Saber Pungli bekerja dengan maksimal. Tidak perlu takut atau khawatir ada tekanan politis atau apa pun namanya. Usut dan bongkar sejelas-jelasnya. Kami mendukung sepenuhnya tim untuk mencari sampai ke akar-akarnya. Ini tidak boleh dibiarkan dan harus diusut tuntas,” tegasnya. Terpisah, Ketua Paguyuban PKL Lawangseketeng dan Jalan Pedati, Ujang Waras, mengaku tidak pernah dimintai uang atau memberikan uang kepada anggota DPRD untuk membantu mereka memperjuangkan hak-haknya. Ujang pun siap memberikan kesaksian kepada Tim Saber Pungli atau Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor jika dibutuhkan. ”Dari awal kami sudah menyatakan bahwa itu tidak benar. Kami bersedia diminta keterangan agar apa yang menjadi pemberitaan miring ini cepat selesai,” pungkasnya.(dil/c/yok/py)