METROPOLITAN - Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor mu­lai melakukan pendataan bagi pekerja yang terdampak ekonomi akibat wabah virus corona. Pendataan tersebut dilakukan Dinas Ketenaga­kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor secara online melalui https:// bit.ly/pendataanpekerjain­formal. Dalam pendataan terdapat sejumlah kolom yang harus diisi. Di antaranya data diri, alamat domisili hingga pekerjaan. Kepala Disnakertrans Kota Bogor, Elia Buntang, menga­takan, pendataan secara di­gital tersebut sesuai instruk­si pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Penda­taan tersebut bertujuan untuk mengkaver pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun yang dirumahkan dan tidak menda­pat gaji. ”Nah, supaya itu cepat dan masing-masing mendaftar online agar bisa diverifi­kasi provinsi,” kata Elia ke­pada Metropolitan, Senin (6/4). ­ Sejak 4 April, tambah dia, pihaknya telah melakukan pendataan melalui data yang dihimpun dari perusahaan-perusahaan di Kota Bogor. Setidaknya terdapat 1.020 karyawan yang telah diruma­hkan dan di-PHK. ”Per tang­gal 4 jumlah tenaga kerja yang dirumahkan ada 1.000 orang dan yang di-PHK ada 20 orang, ini sumbernya dari perusa­haan. Tapi kita tidak mau menyebutkan perusahaan mana saja. Ada lima perusa­haan,” bebernya. Untuk pendaftaran online, Elia mengaku baru membuka secara mandiri pada 5 April malam. Pendaftaran tersebut sesuai program presiden un­tuk mendapatkan bantuan selama empat bulan ke depan bagi pekerja yang dirumahkan tanpa mendapatkan upah. ”Kita baru buka online tadi malam. Baru saya share yang itu tadi. Kita rencana sampai 8 April 2020,” sambungnya. Meski begitu, tambah Elia, pihaknya masih melihat per­kembangan yang ada. Meski­pun secara online sampai 8 April, kemungkinan besar akan diperpanjang hingga 11 April 2020. ”Tidak menutup kemun­gkinan setelah tanggal 8 ada perkembangan. Kita sampai­kan lagi provinsi,” bebernya. Menurutnya, pendaftaran online ini dilakukan untuk memperoleh bantuan kartu prakerja bagi pegawai terdam­pak corona. Ia memperkirakan, Jabar akan memperoleh jatah sekitar 900 ribu kartu pra­kerja. Pun demikian, Kota Bogor dapat memaksimalkan bantuan tersebut. ”Nah, mu­dah-mudahan dari kuota 900 ribu (untuk Jabar, red) itu bisa kita maksimalkan dan sampaikan ke provinsi untuk divalidasi,” katanya. Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri, menilai, pendataan yang dilakukan sejumlah Or­ganisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor tidak be­gitu efektif. Ia khawatir malah terjadi ketidakakuratan data. Ia mencontohkan, Disna­kertrans melakukan penda­taan bagi pekerja yang diru­mahkan maupun di-PHK, Dinsos melakukan penda­taan bagi warga miskin baru dan Dinas UMKM melakukan pendataan bagi UMKM yang terdampak corona. ”Nah yang kita khawatirkan ini tiga-tig­anya masuk dalam satu orang. Contoh satu keluarga ada yang dirumahkan atau di-PHK, ada yang pelaku UMKM dan ada yang miskin baru,” ujar Saeful. Ia pun meminta pemerintah bisa memaksimalkan penda­taan melalui satu pintu. Pe­merintah pusat maupun dae­rah bisa memanfaatkan peran RW Siaga Corona. ”Jika sudah dibentuk RW Siaga Corona, bisa melakukan pendataan. Itu bisa divalidasi satu tim. Kalau bisa dibuat Surat Ke­putusan (SK) petugas. Misal­nya, tim itu terdiri dari ketua masjid, tokoh masyarakat dan ketua RW itu sendiri,” jelasnya. Selain itu, dia meminta pe­merintah pusat membuat standar bagi penerima ban­tuan. Standar itu pun bisa menjadi acuan bagi RW yang melakukan pendataan.(dil/c/ yok/py)