METROPOLITAN - PT Kereta Com­muter Indonesia (KCI) akhirnya buka suara soal usulan lima kepala daerah yang meminta PT KCI mem­berhentikan sementara operasional KRL Commuter Line selama pene­rapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat ini tengah dilakukan lima daerah. Manager External Relation PT KCI, Adli Hakim Nasution, mengatakan, meski usulan pemerintah daerah sangat positif, yakni mengurangi potensi penyebaran Covid-19, pihaknya masih ha­rus mengkaji usulan tersebut. ”Masih dibahas para pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan pemerin­tah daerah,” katanya. ­ Selama masa pembahasan, tambah Adli, PT KCI masih menggunakan kebijakan lama. Di antaranya seperti memba­tasi jam operasional, pengu­rangan jumlah perjalanan KRL Commuter Line, menerapkan social distancing dalam rang­kaian hingga kebijakan lain­nya sesuai regulasi dan aturan pemerintah. ”Saat ini kami diarahkan untuk mengoperasikan KRL sesuai jam operasional masa PSBB. Tapi kita tetap menge­depankan imbauan pemerin­tah, seperti mewajibkan pe­numpang menggunakan masker, menerapkan sosial distancing dan kebijakan lain­nya,” tuturnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Amanat Nurani (FAN) DPRD Kota Bogor, Sa­frudin Bima, mengatakan, selama masa PSBB, KRL Com­muter Line sebaiknya dihen­tikan. Ia juga meminta Pem­kot Bogor terus melakukan komunikasi intensif dengan manajemen KCI untuk me­realisasikan hal tersebut. ”Tim Gugus Tugas Covid-19 disarankan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan manajemen untuk mengam­bil langkah yang sama dan searah. Ini dalam upaya men­ghentikan penyebaran Co­vid-19 supaya upaya dan langkah yang kita ambil bisa berhasil dan efektif,” pintanya. Pria yang juga menjabat se­bagai ketua DPD PAN Kota Bogor itu menuturkan, hing­ga tadi pagi (kemarin, red), penumpukan penumpang masih terjadi di stasiun. Salah satunya Stasiun Cilebut. ”Ini kan bahaya bagi kita semua kalau situasi ini terus terjadi. Sementara upaya pi­hak KRL Commuter Line tidak terlihat. Pokoknya semua pihak harus bersikap serta bertindak searah dan sejalan dalam percepatan penanga­nan dan pemutusan mata rantai Covid-19,” tegasnya. Sekadar diketahui, Pemerin­tah Kota dan Kabupaten Bo­gor, Kota dan Kabupaten Bekasi hingga Kota Depok sepakat mengusulkan peng­hentian sementara operasio­nal moda transportasi massal commuter line selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu (15/4). Hal tersebut disepakati keli­manya saat menggelar video conference bersama pada Senin (13/4). ”Tadi kita berkoordinasi soal penerapan PSBB. Kita semua sepakat meniadakan sementara operasional KRL commuter line selama masa PSBB diberlakukan di Bode­bek ini. Atau selama 14 hari ke depan,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rahim. Ia menilai, para penumpang commuter line memiliki risiko besar terpapar Covid-19 dan menjadi salah satu media ri­siko penyebaran virus corona. Terlebih saat lima daerah ini (Bodebek, red) melaksanakan PSBB serentak, Rabu (15/4). ”Tujuannya, menyelamatkan jiwa manusia agar tidak ter­papar Covid-19. Itu saja dulu. Kenapa harus ditutup, karena risikonya terlalu bebas, dengan pengendalian saat ini yang lemah kita tidak bisa menjamin bahwa pembatasan social dis­tancing di dalam kereta bisa terwujud. Buktinya terjadi penumpukan penumpang,” jelasnya. (ogi/c/yok/py)