Lima kepala daerah di Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) sepakat memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masing-masing wilayahnya. Dengan catatan, mereka meminta pemerintah pusat menyetop operasional KRL Commuter Line selama masa penerapan PSBB tahap II. WAKIL Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, membenar­kan usulan tersebut. Men­urutnya, permintaan itu disampaikan saat kelima kepala daerah menggelar rapat evaluasi PSBB Bodebek di kantor bupati Bogor, ke­marin. ”Benar, kita akan kembali mengusulkan pem­berhentian sementara KRL Commuter Line selama masa penerapan PSBB tahap II nanti,” katanya. Dedie menjelaskan, PSBB yang dilaksanakan pada Rabu (15/4) masih belum menunjuk­kan hasil maksimal. Salah satunya dalam menekan per­gerakan dan mobilitas masy­arakat. Kurang efektifnya PSBB di Kota Hujan terjadi lantaran masih minimnya kesadaran masyarakat akan regulasi ini. ”Itu diperparah dengan adanya bentrok atu­ran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Salah satunya seperti kebija­kan soal pembatasan KRL Commuter Line sepanjang PSBB,” ujarnya. Dedie juga menilai, penum­pang KRL Commuter Line memiliki risiko besar terpapar Covid-19. Untuk itu, ia me­minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meng­evaluasi kembali aktivitas perkantoran dan perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya di tengah wabah Covid-19. ”Pemerintah harus betul-betul mengawasi bidang-bi­dang apa saja yang masih beroperasi di Jakarta. Sebab, tingginya mobilitas masyara­kat dan pengguna KRL Com­muter Line tidak jauh karena kepentingan pekerjaan. Kalau ini bisa dipetakan atau ada langkah lebih tegas, mobilitas warga ke Jakarta bisa ditekan lagi,” jelasnya. Untuk suksesi PSBB tahap II ini, sambung Dedie, kelima kepala daerah sepakat akan menyurati Presiden Joko Wi­dodo terkait penyelarasan kebijakan antara pemerintah daerah dengan pusat. ”Kelima kepala daerah akan sesegera mungkin menyurati Kemen­terian Kesehatan melalui gubernur Jawa Barat agar PSBB Bodebek ini bisa dip­erpanjang,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Manager External Relation PT KCI, Adli Hakim Nasution, mengaku belum bisa mem­berikan komentar apa pun mengenai rekomendasi dan masukan dari kelima kepala daerah tersebut. Ia mengaku masih melakukan kajian in­ternal untuk memutuskan langkah apa yang akan diam­bil. ”Jika ada (keputusan) nanti kita update,” katanya singkat. (ogi/c/rez/py)