METROPOLITAN - Polemik antara warga Ciletuhhilir di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, dengan proyek MNC Land belum juga ber­akhir. Warga yang kecewa karena kehilangan tanah ga­rapan, insiden pemindahan makam keramat hingga pe­magaran beton yang seakan menyempitkan akses warga, sempat mendapat angin segar setelah pimpinan DPRD Ka­bupaten Bogor beserta bebe­rapa SKPD Pemerintah Ka­bupaten (Pemkab) Bogor melakukan inspeksi menda­dak ke lokasi pada Februari. Bahkan, saat itu tercetus pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan persoalan warga dengan anak perusahaan MNC Group itu. Namun tiga bulan berlalu mengendap begitu saja tanpa kejelasan tindak lanjut dan kepastian hukum kepada ma­syarakat. Seorang tokoh warga Kam­pung Ciletuhhilir, Firman, mengatakan, masyarakat ma­sih menuntut janji pimpinan stakeholder yang hingga kini terdiam tanpa kata dan sikap. Warga pun geram dan mulai muncul stigma negatif ke­pada pemimpinnya sendiri. ”Kami sudah muak dan tidak percaya lagi. Pimpinan kami sendiri yang sudah kami pilih melalui tetesan keringat akhir­nya malah khianat,” katanya. Situasi semakin miris lan­taran minggu-minggu ini, para stakeholder Kabupaten Bogor justru dikabarkan me­nerima bantuan MNC Land berupa Alat Pelindung Diri (APD) yang diterima kepala desa hingga pimpinan DPRD. Menurut kuasa hukum warga Ciletuhhilir, R Anggi Triana Ismail, hal itu men­jadi ironi jika membandingkan situasi saat sidak Februari lalu, di mana pihak MNC Land yang diundang DPRD tidak hadir menemui warga. Namun kini diterima baik saat mem­berikan bantuan pandemi. ”Stakeholder (pimpinan daerah, red) seharusnya paham dan sadar bahwa masyarakat Kampung Ciletuhilir benar-benar mengharapkan mereka mengakhiri permasalahan dan jadi prioritas dituntaskan, bukan ’romantis-an’ dengan perusahaan yang waktu disi­dak membuat pimpinan ke­cewa karena nggak hadir menemui warga. Walaupun bantuan sifatnya bebas-bebas saja, itu jadi ironi dan bikin warga kecewa,” bebernya. Alhasil, pihaknya mengaku sudah melayangkan surat tindak lanjut kedua kepada stakeholder untuk menuntut ’janji konstitusional’ dan ber­harap segera direalisasikan. Jangan sampai stigma buruk membuat masyarakat bert­indak kasar atau didasari amarah, karena dikecewakan pemimpinnya sendiri. ”Belajar dari sejarah, emosi warga ke­pada pemimpinnya justru karena hal sepele,” ujarnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Sus­manto, belum memberikan keterangan terkait surat tindak lanjut kedua yang dilayangkan kuasa hukum warga guna menyelesaikan persoalan ini. Pesan singkat yang dilayang­kan pewarta hingga pukul 11:00 WIB belum juga di­respons. Sedangkan saat hendak di­konfirmasi, Pimpinan Pelaks­ana MNC Land, Antoni Ha­posan, masih enggan berko­mentar banyak tentang pole­mik dengan warga Ciletuhhir. ”No comment dulu, Mas,” singkatnya. (ryn/c/feb/py)