METROPOLITAN - Di tengah pandemi Covid-19, laju pembangunan di Kabupaten Bogor ikut terdampak. Hingga pekan pertama Mei, baru ada 30 paket pekerjaan konstruksi yang masuk tender di Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dengan total pagu Rp185,1 miliar dari 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemkab Bogor pun tetap mempertahankan beberapa proyek prioritas, mencakup kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. ”Infrastruktur kalau urgen seperti jalan rusak harus tetap dikerjakan. Kan kita prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, termasuk infrastruktur,” katanya. Sementara itu, Kepala Bagian Program Pengendalian dan Pembangunan (Prodalbang) Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika, menuturkan, kegiatan konstruksi yang punya efek perbaikan ekonomi harus tetap didorong. Namun dengan catatan tetap menjalankan prosedur dan protokol kesehatan. ”Jadi, nanti akan ada standar keselamatan dan kesehatan kerjanya,” ujarnya. Mantan kabid Infrastruktur dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Bogor itu menambahkan, dalam proses konstruksi yang berjalan akan dibentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani Covid-19 sebagai pengawas kegiatan pekerjaan. ”Jadi, sekarang kita dorong pekerjaannya, proyeknya, untuk segera dilaksanakan. Tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan,” ujarnya. Saat ditanya kelanjutan salah satu proyek strategis Pemkab Bogor yang kini belum rampung, yaitu proyek pembangunan Jalan Bojonggede-Kemang (Bomang), ia mengakui jika pekerjaan itu masuk prioritas. ”Kalau itu (pekerjaan konstruksi, red) berhenti semua, ke depannya akan sulit. Dalam konteks prodalbang memang harus ada percepatan lelang agar ekonomi terus berputar seiring penanganan Covid-19,” paparnya. Hal itu pun mendapat respons Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Rencananya akhir Mei ada 30 paket pekerjaan konstruksi yang masuk tender. “Jika ditotal baru ada 120 paket pekerjaan dari berbagai kegiatan dengan pagu Rp299,6 miliar yang masuk lelang hingga 8 Mei,” terangnya. Untuk pembayaran, sambung dia, akan disesuaikan dengan persentase pekerjaan saat harus dihentikan. Selain itu, tidak ada penerapan sanksi saat harus dihentikan, baik kepada penyedia jasa ataupun Pemkab Bogor. Ratusan paket akan dilelang serentak agar paket-paket pekerjaan yang ada bisa ’dinikmati’ banyak penyedia jasa dan tidak itu-itu saja. ”Kalau serentak kan semua pasti ikut. Jadi peluang besarnya akan merata dibandingkan dengan bertahap. Harapannya agar perputaran uang lebih besar terjadi di lingkup masyarakat kita dan ada peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Bogor lah,” imbuhnya. Dari ratusan paket proyek infrastruktur yang akan ditender, ia mengakui akan didominasi pekerjaan yang berkaitan dengan sektor yang menunjang penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor. Yang jelas, infrastruktur sektor kesehatan jadi prioritas. Misalnya, puskesmas dan rumah sakit serta infrastruktur penunjang. ”Di antaranya seperti jalan ke fasilitas kesehatan misalnya. Lalu rehabilitasi pascabencana awal tahun lalu juga ada di prioritas, nggak kena refocussing (pergeseran, red) anggaran di APBD 2020,” pungkasnya. (ryn/c/feb/py)