METROPOLITAN – Setelah ditetapkannya sebagai klaster baru penularan Covid-19 di Kota Bogor, Toko Bangunan Mitra10 di­paksa tutup oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, se­lama 14 hari sejak Rabu (17/6). Empat belas hari berlalu, Gugus Tugas Per­cepatan Penanga­nan (GTPP) Co­vid-19 Kota Bogor nyatanya belum mengizin­kan Mitra10 kembali berope­rasi lantaran telah menjadi lokasi penyebaran virus co­rona di Kota Bogor. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, mengung­kapkan, Mitra10 saat ini ma­sih belum diperbolehkan kembali beroperasi lantaran GTPP Covid-19 Kota Bogor masih harus menunggu hasil swab test dari 180 karyawan Mitra10 yang mengikuti swab massal. ”Soalnya itu masih nunggu hasil swab test dari dinkes. Kemarin ada swab test untuk 250 orang, 180-an dari Mitra10,” terangnya kepada Metropolitan, Kamis (2/7). Selain faktor tersebut, nya­tanya Tim GTPP Covid-19 Kota Bogor juga belum meng­evaluasi protokol kesehatan di Mitra10. ”Kita belum ke sana lagi. Secepatnya nanti kita turun ke Mitra10 lagi,” jelasnya. Sementara saat dikonfir­masi, Manajer Pemasaran dan Komunikasi Mitra10, Erik Koswara, mengaku belum mengetahui soal tokonya yang belum diizinkan beroperasi kembali. Padahal, ia sudah mengajukan proposal yang diminta Tim GTPP Covid-19 Kota Bogor terkait protokol kesehatan. ”Semua prosedur sudah kita jalankan. Secepat­nya kita ingin buka,” katanya. Sebelumnya, GTPP Covid-19 Kota Bogor sempat mengu­mumkan adanya penambahan dua pasien baru dari klaster Mitra10. Berdasarkan data yang disampaikan Ketua GTPP Covid-19 Kota Bogor, Dedie A Rachim, dua karyawan supplier dari Mitra10 dinya­takan positif setelah hasil lab yang ditunggu-tunggu keluar. “Iya benar, dua orang dari Mitra10,” ujarnya. Dengan adanya penambahan ini, sambung Dedie, maka jumlah orang yang dinyatakan positif dari Mitra10 ada 14 orang, di mana 12 orang di antaranya karyawan dan dua orang dari keluarga karyawan. Namun dari 12 karyawan yang dinyatakan positif, tak se­muanya ber-KTP Kota Bogor. Lima di antaranya warga Ka­bupaten Bogor. “Sampai se­karang GTPP Covid-19 Kabu­paten Bogor tengah melaku­kan tracing dari lima orang itu,” katanya. Setelah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Kota Hujan, pengelola Mit­ra10 sempat memenuhi un­dangan Komisi IV DPRD Kota Bogor dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) ber­sama GTPP Covid-19 Kota Bogor yang diwakili Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perindustrian dan Perda­gangan (Disperindag) dan Dinas Tenaga Kerja (Disna­ker). Dalam RDP tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, meminta ja­minan kepada GTPP Covid-19 Kota Bogor dan pihak Mitra10 agar tidak ada lagi penamba­han kasus positif corona atau­pun munculnya klaster baru dari pusat perbelanjaan. Sebab, dengan adanya klaster baru dari pusat perbelanjaan se­perti di Mitra10, maka akan membuat Kota Bogor semakin jauh dari kesiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). ”Ini kan jelas ada penyeba­ran corona di pusat perbelan­jaan. Kami minta apa jami­nannya kalau nanti Mitra10 dibuka tidak ada lagi penam­bahan kasus positif. Begitu pula dengan pusat perbelan­jaan lainnya,” terang Ence, Selasa (23/6). Jaminan yang dimaksud ini, sambung Ence, bukan tanpa alasan. Dengan protokol kesehatan yang sudah dijalankan Mitra10 selama ini adalah bukti hal itu tidak men­jamin tidak adanya penyeba­ran. Maka dari itu, ia dan ang­gota DPRD lainnya meminta jaminan dengan diberlaku­kannya audit K3 terhadap Mitra10 dan pusat perbelan­jaan lainnya yang saat ini mulai dibuka di Kota Bogor. ”Kami juga akan meminta pihak Mitra10 secara berkala memberikan ekspos kepada kami terkait hasil audit terse­but dan melakukan rapid lagi kepada seluruh karyawan secara berkala,” ujarnya. Audit ini, menurut Ence, tak hanya meliputi protokol kese­hatan. Sebab, ada dugaan penyebaran yang terjadi di Mitra10 melalui kontak barang dengan karyawan atau pen­gunjung lainnya. ”Kami me­minta Mitra10 dan pusat perbelanjaan lainnya mela­kukan rapid test secara ber­kala, disusul swab test jika ada hasil reaktif. Ini untuk men­jamin keselamatan warga Kota Bogor dalam berbelan­ja,” tegasnya. Di lokasi yang sama, Ke­pala Disnaker Kota Bogor, Elia Buntang, memastikan, pi­haknya segera berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Jawa Barat untuk menggelar audit K3. ”Jadi, untuk men­jalin keamanan, kami berke­wajiban memonitor. Kalau protokol kesehatan sudah berjalan tapi masih terjadi dan di situ ada kemungkinan dari barang yang masuk, se­hingga kami akan evaluasi K3-nya,” terangnya. Selain itu, ia juga ingin me­mastikan kembali dijalankan­nya K3 sambil menunggu pengajuan dibukanya kem­bali Mitra10 setelah ditutup 14 hari ke depan. ”Makanya nanti kami pastikan dulu itu dan kami minta Mitra10 bisa berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan masa­lah ini,” ungkapnya. (dil/b/mam/py)