METROPOLITAN – Lebih dari sebulan disegel karena belum mengantongi Izin Men­dirikan Bangunan (IMB), waterpark dan kampus milik Yayasan Ashokal Hajar terus berpolemik. Apalagi terkait dugaan membangun di atas Lahan Pertanian Pangan Ber­kelanjutan (LP2B), DPRD Kabupaten Bogor masih mem­bahas untuk melakukan in­speksi mendadak (sidak) ke lokasi yang berada di Keca­matan Rancabungur itu. Ketua Komisi III DPRD Ka­bupaten Bogor, Sastra Wi­nara, mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bakal meninjau ke lokasi milik yayasan yang sudah divonis denda Rp50 juta oleh Penga­dilan Negeri (PN) Cibinong itu. Ia ingin meli­hat kondisi yang sebenarnya dari lokasi tersebut. ”Segera, dalam waktu dekat kita akan sidak ke lokasi,” katanya kepada Metropolitan, Senin (3/8). Saat ini, tambah dia, per­soalan bangunan bodong Borcess ini sudah ada di meja wakil rakyat untuk se­gera diagendakan sidak. Ada beberapa hal yang akan ditin­jau. Salah satunya kesesuaian eksisting dengan perenca­naan dan aturan. ”Yang in­formasinya ada di atas lahan LP2B. Kita ingin lihat itu. Kita masih bahas dan agenda­kan dalam waktu dekat,” im­buhnya. Politisi Gerindra itu menam­bahkan, tak menutup kemun­gkinan bangunan eksisting bakal dibongkar jika memang ada perda yang dilanggar saat dilakukan sidak. Sebab, tidak mungkin perda diubah be­gitu saja hanya karena meny­esuaikan suatu kasus. Pihaknya juga mendorong pembong­karan pembangunan yang sudah berjalan itu serta bangu­nan yang sudah ada jika me­mang melanggar. ”Intinya kalau pada saat ditinjau memang terbukti melanggar perda itu, ya kami minta dibongkar saja lah. Kan sudah jelas nggak mungkin aturan yang menyesuaikan hanya demi ini. Kami akan lihat substansi itu, kesesu­aian bangunan,” paparnya. Sementara itu, terdengar kabar jika izin untuk membangun tidak akan bisa keluar. Hal tersebut diung­kapkan Kepala Satpol PP Ka­bupaten Bogor, Agus Ridallah. Ia menyebutkan kaitan pe­langgaran yang dilakukan Yayasan Ashokal Hajar sejauh ini akan kembali dirapatkan Pemkab Bogor. ”Akan kita tindak lanjuti sesuai keten­tuan. Nanti kita akan coba rapatkan dulu. Disanksi Rp50 juta oleh PN Cibinong juga sudah,” katanya. Dugaan pelanggaran Perda LP2B, ia mengakui itu akan berdampak pada proses izin tersebut. Sebab, jika terbukti lahan yang dibangun dan sedang diproses perizinannya masuk ke LP2B, izin tersebut dipastikan tak akan keluar. ”Informasinya itu kan masuk ke Perda LP2B. Kalau masuk ke LP2B, kalaupun mau mengajukan izin pasti tak akan keluar,” ujar mantan sekreta­ris DPMPTSP Kabupaten Bogor itu. Ia juga sedang berkoordi­nasi dengan dinas terkait membahas tindak lanjutnya. ”Belum tahu lah nanti mo­delnya seperti apa. Koordi­nasi dengan dinas terkait dulu. Nanti mungkin ada kajian khusus dari tim kajian tata ruang,” terangnya. Sebelumnya, persoalan yang membelit Yayasan Ashokal Hajar atau dikenal Borcess yang terbukti mendirikan bangunan tanpa Izin Mendi­rikan Bangunan (IMB) dan diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda LP2B menuai re­aksi banyak pihak. Bagaimana tidak, setelah divonis denda Rp50 juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Cibi­nong, pihak yayasan disebut bakal mengganti lahan sesuai Perda LP2B yang sudah didi­rikan bangunan ke di lokasi lain. Namun sejauh ini belum terbuka sejauh proses itu. ”Kalau yayasan bilangnya mau ruislag lahan, sejauh mana permohonannya ke pemda, kurang hapal. Tapi rencana ruislag itu belum ada. Harus dipastikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” kata Se­kretaris Daerah (Sekda) Ka­bupaten Bogor, Burhanudin, saat dihubungi Metropolitan lewat pesan singkat WhatsApp. Sementara itu, Perwakilan Yayasan Ashokal Hajar, Marul­lah, mengatakan, saat ini pi­haknya tengah mencari luasan sebenarnya pada lahan yang sudah dibangun yang masuk LP2B. Sebab dari sekitar 1,7 hektare luas keseluruhan, tidak semuanya masuk LP2B. Bahkan, ia menyebutkan yayasan sudah menyiapkan lahan pengganti. ”Tahap per­tama mencari luasan yang masuk LP2B dulu. Kalau lahan pengganti sudah kita siapkan, mengurus itu,” pungkasnya. (ryn/b/mam/py)