Upaya keras Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merevitalisasi jembatan MA Salmun, rupanya belum membuahkan hasil konkret. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat belum menyisihkan anggaran untuk merevitalisasi jembatan yang sudah dibangun sejak zaman kolonial tersebut. Bahkan, pemkot nekat akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor untuk merevitalisasi jembatan yang memiliki julukan Witte Brug tersebut. KEPALA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra­kyat (PUPR) Kota Bogor, Chus­nul Rozaqi, mengungkapkan, pihaknya sudah mengirim surat ke provinsi melalui Bap­peda. Namun karena pan­demi Covid-19, pihak pro­vinsi hingga saat ini masih belum bisa melakukan survei lapangan. ”Kita sudah ber­komunikasi dengan provinsi dan sedang menunggu tim survei terkait revitalisasi je­mbatan itu,” terangnya ke­pada Metropolitan, Minggu (30/8). Chusnul menjelaskan, pi­haknya sudah mencoba me­revitalisasi jembatan MA Salmun sejak tahun lalu. Namun karena keterbatasan anggaran, pihaknya tidak bisa melakukan revitalisasi jembatan yang dibangun pada 1986 itu. ”Memang kita sudah coba me-redesain kem­bali dari tahun lalu, tapi ka­rena terbatas anggaran, kita tidak bisa mengerjakan itu,” katanya. Selain mengajukan ke Pemprov Jawa Barat, Dinas PUPR Kota Bogor juga mengajukan pembangunan fly over di MA Salmun ke Pemerintah Pusat. Bahkan, Chusnul berharap dua proyek ini bisa dijalankan tahun depan. ”Dengan data yang su­dah kami sampaikan mudah-mudahan bisa dijalankan tahun depan,” harapnya. Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menekan­kan, jika pemerintah pro­vinsi tidak bisa membantu Pemkot Bogor, maka pemkot bakal memperbaiki jembatan MA Salmun dengan APBD Kota Bogor. Untuk itu, ia akan membahas revitalisasi MA Salmun bersama DPRD dalam waktu dekat. ”Kita akan per­cepat ini. Kalau nunggu pro­vinsi dan pusat kan belum pasti. Jadi, kita akan bahas lagi dengan dewan,” imbuhnya. Menanggapi keinginan Bima Arya, anggota DPRD Kota Bo­gor, Zaenul Muttaqin, memin­ta Pemkot Bogor sesegera mungkin membawa berkas pembahasan revitalisasi jem­batan MA Salmun ke gedung dewan. ”Jembatan itu kan usianya sudah tua, jadi sudah waktunya direnovasi konstruk­si. Jangan menunggu ambruk dan menelan korban,” tegasnya. Pria yang akrab disapa ZM ini mengaku akan secepatnya berkomunikasi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat agar bisa membantu memasukkan ang­garan untuk perbaikan MA Salmun. ”Kita juga punya wakil di DPRD provinsi dan itu harus kita manfaatkan demi pembangunan Kota Bogor,” ungkapnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo, menga­takan, berdasarkan hasil kajian Dinas PUPR, kondisi tiang penyangga jembatan sudah rapuh sehingga tidak layak dilalui kendaraan roda empat, terutama kendaraan berat. Mengantisipasi hal yang tak diinginkan, pihak Dishub menutup sebagian ruas Jalan MA Salmun. Di mana jalur dibuka satu arah dari Simpang Ciwaringin menuju Simpang Mayor Oking. Sementara ken­daraan dari arah Pasar Anyar atau Jalan Ardio tidak bisa menuju arah Merdeka dan diarahkan belok kiri melalui Jalan Mayor Oking. ”Di sisi kiri arah Jalan Merdeka ada tiang sudah rapuh, retak-retak. Makanya kita tutup sebagian, yaitu dari arah Pasar Anyar menuju Merdeka,” kata Eko. Meski begitu, Eko belum bisa memastikan kapan re­kayasa lalu lintas ini akan tetap dilakukan lantaran ma­sih menunggu kajian dan langkah teknis dari Dinas PUPR untuk konstruksi. Penutupan sebagian ruas jalan ini juga sudah melalui pembahasan dengan berbagai pihak. “Sejauh ini kita tutup dulu setengah ruas jalan untuk antisipasi. Roda dua dan em­pat bisa melintas yang dari arah Merdeka. Tapi untuk lebih dari itu, atau dengan tonase lebih dari delapan ton, nggak boleh lewat,” ucap pria yang akrab disapa Danjen itu. Selain itu, sambung Danjen, pihaknya juga sudah mema­sang beberapa rambu-rambu lalu lintas terkait penutupan sebagian ruas jalan tersebut di beberapa titik Jalan Mayor Oking dan Jalan MA Salmun- Merdeka. “Ada 12 rambu yang kita pasang. Fungsinya supaya pengendara tahu ada penutu­pan jalan sementara,” pung­kasnya. Terpisah, anggota DPRD Jabar dari dapil Kota Bogor, Rudi Harsa Tanaya, menilai tingkat kebutuhan jembatan tersebut sangat vital. Sangat tidak di­mungkinkan jembatan itu di­perbaiki pada tahun ini. Sebab jika memaksakan untuk bisa masuk anggaran perubahan 2020, agaknya sulit terkejar lantaran tahun anggaran yang tinggal beberapa bulan saja. Ia menilai anggaran baru bisa dialokasikan pada APBD Pro­vinsi Jabar 2021. Selain itu, ia berharap saat pemkot menyampaikan la­poran dan pengajuan kepada Pemprov Jabar, DPRD Jabar juga mendapat salinan surat tersebut agar bisa diawasi dan diperjuangkan dalam APBD. “Kan ada wakil kota Bogor. Sampaikan salinan suratnya ke kita biar bisa mengawasi, memperjuangkan. Kita yang maju juga. Kalau berapa ke­butuhan, saya belum tahu,” tutupnya. (dil/c/mam/py)