metro-bogor

Insentif Cair! Nakes RSUD Kota Bogor Diguyur Rp4,5 M

Senin, 7 September 2020 | 10:05 WIB

Perjuangan dan pengorbanan tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor untuk menolong pasien yang terpapar Covid-19 akhirnya terbayar. Tak kurang dari 250 nakes bakal mendapatkan insentif dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam waktu dekat. DIREKTUR Utama RSUD Kota Bo­gor, Ilham Chaidir, menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Kese­hatan Nomor HK.01.07/MEN­KES/278/2020, pembagian insentif dibagi menjadi empat kategori. Di antaranya dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum dan gigi Rp10 juta, bi­dan dan perawat Rp7,5 juta dan te­naga medis lainnya Rp5 juta. ”Insya Allah minggu depan cair dana insen­tif nakes kita,” katanya. Bagi nakes yang tidak terkaver dalam peraturan di atas, Ilham mengaku bakal tetap memberikan insentif dengan mencari alternatif lain. Salah satunya dengan menggunakan ang­garan klaim Covid-19. Namun dari Rp15 miliar klaim Covid-19 yang d iajuka n , baru Rp9 miliar yang dicairkan. ”Jadi sudah dua tahap yang dibayarkan. Tahap pertama Rp4,1 miliar, tahap kedua Rp4,9 miliar, mudah-mudahan da­lam waktu dekat tahap ketiga bisa dicairkan lagi, kita tung­gu kabar baiknya ya,” jelas Ilham. Klaim anggaran Covid-19 ini, sambung Ilham, merupa­kan uang yang diberikan ke­pada rumah sakit yang me­nangani pasien Covid-19. Sedangkan di RSUD Kota Bogor sudah ada 350 pasien yang dirawat sejak awal pan­demi menerpa Kota Bogor. Sedangkan untuk penga­daan Alat Pelindung Diri (APD) untuk nakes sendiri, masih kata Ilham, pihaknya menda­patkan anggaran dari Pemerin­tah Kota Bogor sebesar Rp6,2 miliar yang ditempatkan di Pos Biaya Tak Terduga (BTT) penanganan Covid-19. ”Tapi karena kami mendapat ba­nyak bantuan, kami hanya menggunakan Rp2,3 miliar dan sisanya kami kembalikan,” jelasnya. Akan tetapi, pencairan dana insentif ini belum full. Di mana berdasarkan data yang disam­paikan Kabag Keuangan RSUD Kota Bogor, Rifki Mubarok, klaim yang diajukan periode Maret sampai Mei. ”Jadi, baru diaju­kan Maret sampai Mei dengan total 250 nakes,” ujar Rifki. Rifki membeberkan kalau total dana insentif yang akan diterima pihak RSUD Kota Bogor sekitar Rp4,5 miliar. ”Sudah tahap akhir, sekarang tinggal mekanisme pencairan. Kita mengajukan sekitar Rp1,5 miliar per bulannya,” ungkap­nya. Sebelumnya, 120 nakes di lingkup RSUD Kota Bogor belum menerima dana insen­tif yang dijanjikan menteri kesehatan (menkes) hingga kini. Dana yang merupakan penghasilan tambahan bagi mereka yang terlibat dalam menangani pasien positif Co­vid-19 di RSUD Kota Bogor itu belum cair sejak enam bulan lalu. Direktur Utama RSUD Kota Bogor Ilham Chaidir mengaku masih menunggu pencairan yang sudah dijanjikan sejak Maret, namun belum juga tu­run. “Saat ini baru memasuki tahap akhir ya, kemarin hasil rapat bagian keuangan ber­sama dinkes masih ada bebe­rapa yang harus dilengkapi,” kata Ilham. Menurutnya, nakes yang berjibaku dengan Covid-19 di RSUD Kota Bogor terbilang cukup banyak, kurang lebih 120 orang. Jika ditambah te­naga penunjang seperti OB, sopir ambulans dan lainnya bisa mencapai 300 orang. Se­muanya diklaim sudah terlatih dalam menangani Covid-19. Hal itu pun mengundang reaksi DPRD Kota Bogor yang berencana menyurati pemerin­tah pusat jika insentif selama enam bulan tersebut belum juga turun. Seperti yang diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri. Dengan lantang ia meminta pemerintah pusat segera mencairkan dana in­sentif nakes di Kota Bogor. Sebab, para nakes yang sudah berjuang melawan Covid-19 selama enam bulan sudah sewajarnya menanti insentif. “Ini kan harusnya menjadi apresiasi kepada para tenaga medis. Jadi sudah sebaiknya dicairkan secepatnya. Terlebih saat ini Kota Bogor kembali melonjak penambahan pasien Covid-19,” katanya. Jika dalam waktu dekat dana tersebut tidak dicairkan, pria yang akrab disapa ASB ini mengaku akan menyu­rati Kemenkes dan memang­gil Dinkes untuk mencari jalan keluarnya. “Mereka ini pahlawan di tengah pandemi, harusnya momen kemerde­kaan bisa dijadikan ajang pemberian insentif, tapi kok kelihatannya pemerintah pu­sat malah tidak memperha­tikan. Kami dari DPRD Kota Bogor akan menyurati ini,” tandasnya. (dil/b/mam/py)

Tags

Terkini