METROPOLITAN – Wacana dibukanya pendaftaran baru gelombang ke-11 kartu prakerja mulai mencuat. Informasi yang beredar, pendaftaran ini akan dibuka akhir Oktober. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bogor, Elia Buntang, menuturkan, pemerintah daerah sejauh ini belum mengetahui hal tersebut. ”Kalau pendaftaran kan langsung lewat website ya, jadi kita tidak tahu. Kita hanya dapat notifikasi jumlah keseluruhan, kalau by name by address kita tidak tahu,” kata Elia kepada Metropolitan, Selasa (20/10). Elia mengungkapkan, di Kota Bogor sejauh ini ada 13.000 orang yang terdaftar sebagai penerima manfaat dari kartu prakerja. Khusus Kota Bogor sejauh ini berada di peringkat 10 se-Jawa Barat terkait jumlah penerima manfaat kartu prakerja. ”Jadi, setiap peserta akan memperoleh manfaat senilai Rp3,55 juta yang terdiri dari bantuan tunai Rp2,4 juta yang dikirimkan bertahap selama 4 bulan dan Rp1 juta berupa pelatihan secara daring,” jelasnya. Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, meminta pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Disnaker Kota Bogor, untuk mengurusi kartu prakerja. Selain untuk mengetahui kondisi masyarakat Kota Bogor, keberadaan Disnaker juga bisa dijadikan ujung tombak untuk memantau perkembangan peserta prakerja. ”Kita harus lihat esensinya. Ini kan bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat yang siap kerja. Nah, kan tidak mungkin, kalau warga Bogor, dapat kerja di Surabaya, tapi tidak terdata Disnaker,” kata Endah. Terkait wacana dibukanya kembali pendaftaran kartu prakerja, Endah menyambut baik hal ini. Sebab, berdasarkan data yang ia miliki, saat ini ada seribu masyarakat Kota Bogor yang menjadi korban PHK yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Sehingga jika minimal ada 300 orang yang mendapatkan kesempatan untuk ikut program kartu prakerja, maka bisa mengurangi jumlah masyarakat pengangguran di Kota Bogor. ”Ini juga harus diiringi program penyaluran tenaga kerja dari Disnaker Kota Bogor agar bersinergi. Jangan pusat jalan sendiri, daerah jalan sendiri,” terangnya. Sekadar diketahui, program yang diinisasi pemerintah sejak April ini sudah memenuhi kuota yang ditargetkan tahun ini, yakni 5,6 juta peserta dengan anggaran Rp20 triliun. Dari jumlah itu, ada 5,19 juta peserta yang sudah memilih pelatihan dan 4,77 juta menyelesaikan kursus.(dil/b/mam/py)