METROPOLITAN - Nasib Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) mulai menemui titik terang. Rencananya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor membentuk pansus untuk perubahan bentuk badan usaha dan restrukturisasi. Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Rizal Utami, menerangkan, saat ini pihak DPRD masih menunggu surat yang akan diturunkan wali kota Bogor terkait pengajuan perubahan bentuk badan usaha. ”Mereka (PDJT, red) ingin mengubah dari perusahaan daerah jadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda),” kata Rizal kepada Metropolitan, Rabu (21/10). Rizal membeberkan, surat tersebut akan dikeluarkan Senin (26/10) dan paripurna digelar Selasa (27/10) terkait pembentukan pansus PDJT. ”Setelah pansus terbentuk dan kita membaca business plan, baru saya bisa bicara banyak lagi. Untuk saat ini segitu saja dulu,” bebernya. Terpisah, Plt Dirut PDJT, Agus Suprapto, mengungkapkan, restrukturisasi akan dilakukan tahun depan. Sebelumnya, PDJT yang saat ini dinakhodai sekretaris Dishub Kota Bogor ini masih harus menanti Raperda Perubahan Badan Hukum dari DPRD Kota Bogor. ”Jadi, kita menunggu Raperda dulu. Untuk pemilihan direksi nanti yang mengurus bagian ekonomi dari Setda Kota Bogor,” ujarnya. Setelah restrukturisasi selesai, PDJT bakal mengajukan PMP untuk 2022. PMP tersebut berdasarkan naskah akademis dan kajian investasi yang akan dibuat Bagian Ekonomi Setda Kota Bogor. ”Naskah Akademis Raperda PMP dan Kajian Investasi baru mau dilakukan Bagian Ekonomi. Kalau memungkinkan pada 2022,” jelasnya. Agus memaparkan, PDJT masih memiliki banyak persoalan. Utang PDJT untuk gaji karyawan dan perawatan sarana-prasarana mencapai Rp2,5 miliar. ”Ada kewajiban (yang harus dibayar) kurang lebih Rp2,5 miliar, dari gaji karyawan dan perbaikan di antaranya sarana,” katanya. Menurut Agus, saat ini PDJT memiliki 45 karyawan yang bekerja secara sif (bergilir). Akan tetapi secara keseluruhan PDJT masih menunggak setidaknya 145 karyawan yang harus digaji. Untuk biaya perawatan transportasi, Agus menjelaskan, masih ada 16 bus dengan rincian 6 bus lama dan 10 bus baru. Namun tidak semua bus akan dioperasikan. ”Kita mengikuti permintaan lapangan,” ujarnya. Ke depan, tambah dia, pihaknya mempertimbangkan untuk menghidupkan koridor yang potensial, sehingga bisa menarik banyak pelanggan. ”Kita ingin menghidupkan koridor yang ada, yang perspektif Bubulak-Sholeh Iskandar, cuma masalah perlu langkah konstruktif dan sosialisasi ke masyarakat seperti apa yang harus kita lakukan,” terangnya. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, terus berupaya menyehatkan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang telah di ujung tanduk. Pemkot akan coba menyeimbangkan neraca keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang transportasi tersebut. ”Terkait PDJT kita lakukan penyeimbang neraca, aset, penyertaan modal pemerintah dan apa saja kewajiban pemerintah yang belum dilakukan. Termasuk kita akan melelang aset yang tidak produktif,” katanya. Dedie menjelaskan, pemkot bakal memberikan kesempatan PDJT mengembangkan usaha. Di antaranya PDJT akan mengelola bidang perparkiran, periklanan dan perbengkelan. Sehingga keuangan PDJT bisa kembali normal dan mampu menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap gaji karyawan yang belum dibayarkan. ”Kita coba lakukan pengembangan usaha agar strukturnya lebih sehat,” tuturnya. Dedie menyatakan upaya menyehatkan PDJT tak lantas harus menyuntik dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, tapi bisa juga dengan menggandeng pihak ketiga. ”Kita tak ingin membebani pemerintah, tapi lebih bagaimana kita mencari solusi bagaimana PDJT bisa menyehatkan dirinya,” tegasnya. Pengembangan di bidang perparkiran, Dedie menyatakan, PDJT dapat mengelola parkir milik instansi Kota Bogor. Di antaranya parkiran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Stadion Pajajaran hingga parkir di area pasar milik Perusahaan Daerah (PD) Pasar Pakuan Jaya. ”Bidang periklanan di mana? Misalnya memanfaatkan halte yang terbengkalai atau tidak termanfaatkan dengan baik. Itu dijadikan titik iklan yang memperoleh pemasukan,” terangnya. Dedie menjelaskan, bidang periklanan di halte masih akan dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Sebab, saat ini perawatan halte masih dikelola Dishub Kota Bogor. Tak hanya itu, Dedie menjelaskan, PDJT juga akan didorong mengelola sejumlah fasilitas umum, seperti menjadi operator bus wisata Uncal. Bus Uncal sejauh ini belum ditarik biaya, namun nantinya akan dipungut biaya. ”Di Bandung kan per trip Rp15.000. Sekarang (di Kota Bogor) masih gratis, tapi ke depan nggak bisa gratis terus. Nah, nanti kalau sistem berbayar gimana polanya dan sebagainya,” katanya. Tahun depan, Dedie menargetkan neraca keuangan PDJT bisa diseimbangkan. Sehingga PDJT bisa segera menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Dedie mengakui PDJT saat ini masih terseok-seok. Jangankan menggaji karyawan, menggaji direktur utama saja pemkot belum mampu. Sehingga pucuk pimpinan PDJT ditunjuk dari sekretaris Dishub Kota Bogor. ”Bayang kan manajemen sekarang sekdis (sekretaris dinas), karena kita belum mampu membayar profesional, duit dari mana. Kita ingin mereka belajar semuanya,” pungkasnya.(dil/c/mam/py)