METROPOLITAN – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang akan kembali men­ghidupkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) mulai menuai sorotan dari anggota DPRD dan tokoh pemuda. Salah satunya dari mantan pegawai PDJT, yakni Bagus Muhammad yang kini menjabat sebagai ketua Ko­mite Nasional Pemuda Indo­nesia (KNPI) Kota Bogor. Bagus meminta sebelum dilakukannya restrukturisasi, Pemkot Bogor bisa membenahi berbagai persoalan yang ada di perusahaan pemilik bus Trans Pakuan itu. Mulai dari pembayaran upah karyawan yang menumpuk hingga Rp2,5 miliar sampai pendataan aset. ”Sakitnya PDJT ini bukan pada badannya, tapi persoalan yang terdahulu. Jadi persoalan seperti pembayaran upah ke­pada karyawan dan penda­taan aset harus dilakukan terlebih dahulu,” katanya. PDJT yang mengalami mati suri dan tidak pernah mem­berikan keuntungan kepada Pemkot Bogor sejak 2012 ini, sempat coba diselamatkan Pemkot Bogor, dengan mem­bentuk Tim Penyelamatan PDJT pada 2015. Namun akhirnya perusahaan yang dinilai men­galami kerugian hingga Rp150 juta setiap bulannya ini tetap tidak bisa diselamatkan sam­pai saat ini. Sebelum direstrukturisasi dan rencana Penyertaan Mo­dal Pemerintah (PMP) untuk PDJT pada 2022, menurut Bagus, ada baiknya Pemkot Bogor membuat terlebih dulu masterplan transportasi dan business plan untuk PDJT itu sendiri. Sebab, sebagai BUMD yang melayani masyarakat, sudah sepatutnya rencana-rencana itu dibuka kepada masyarakat. Hal itu agar ma­syarakat bisa ikut mengawal PDJT ke depannya dan tak ada lagi kejadian seperti yang ter­dahulu. ”Kalau misalkan sekarang dibuat untuk PMP yang harus kita tahu uang itu untuk apa saja. Apakah untuk peng­embangan PDJT atau modal awal PDJT ya publik harus tahu,” ungkapnya. Sementara itu, anggota Ko­misi III DPRD Kota Bogor, Rifky Alayidrus, menilai PDJT sudah seharusnya diselamat­kan. Hanya saja sebelum ada penyelamatan terhadap mitra kerjanya ini, permasalahan yang ada harus diselesaikan terlebih dulu. ”Jadi, jangan sampai ada PDJT baru, tapi permasalahan kemarin itu ditinggalkan. Jadi tetap harus diselesaikan,” tegasnya. Rifky juga berharap PDJT nantinya bisa diselamatkan. BUMD ini bisa menjadi ope­rator bagi seluruh usaha di Kota Bogor yang berkaitan dengan masalah transportasi. Mulai dari pengelolaan Trans Pakuan, pemeliharaan shelter, membuka bisnis perbaikan kendaraan atau bengkel, sam­pai pengelola trem di Kota Bogor. Hanya saja, sambung Rifky, semua core bisnis itu harus dibarengi business plan yang jelas dan pengelolaan keuangan yang transparan. ”Masterplan belum ada dari pemkot. Tapi yang pasti tidak ada niat untuk menghamburkan anggaran hanya untuk PMP PDJT. Mudah-mudahan dengan hadirnya PDJT bisa mengelola semua masalah transportasi,” pung­kasnya. (dil/b/mam/py)