Memasuki penghujung 2020, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dibuat geram dengan serapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih tergolong rendah dengan rata-rata di angka 53 persen. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, ada sejumlah SKPD yang rata-rata serapan anggarannya hanya mencapai 53 persen, sedangkan belanja modalnya baru di angka 15 hingga 20 persen. IWAN mengaku akan mela­kukan roadshow (keliling, red) ke setiap SKPD di Kabupaten Bogor dalam waktu dekat. Hal itu untuk mengetahui penye­bab lambatnya serapan ang­garan, terutama pada sektor belanja modal. ”Mungkin mulai 1 Desember hingga 23 Desember, kami akan fokus roadshow ke SKPD untuk melihat grafik serapan ang­garan. Sebab, saat ini serapan anggaran kita rata-rata baru 53 persen. Ini tentu mempri­hatinkan,” katanya kepada awak media, kemarin. Iwan merasa mendapatkan laporan ’palsu’ dari setiap SKPD yang mengaku optimis melakukan serapan anggaran dengan baik. Namun kenya­taannya bertolak belakang dengan progres serapan ang­garan yang ada. ”Kalau ditanya, SKPD sela­lu bilang optimis dapat ter­serap, tapi kami lihat grafik penyerapannya lambat. Saya akan roadshow ke setiap SKPD. Kami akan minta penjelasan kepada kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, apa yang membuat serapan anggaran ini lambat,” ujarnya. Tak hanya roadshow, pi­haknya juga bakal meminta kepada SKPD terkait untuk membuat timeline serapan anggaran secara berkala, mulai dari awal Desember hingga 23 Desember. ”Kami akan minta kepada SKPD untuk membuat timeline serapan. Mulai dari timeline per tiga hari, per pekan hingga per sepuluh hari,” ucapnya. Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi, membenarkan jika ada beberapa SKPD yang se­rapan anggarannya belum maksimal. Hal tersebut lan­taran sebagian besar angga­ran digunakan untuk pembangunan. ”Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Itu kan belanja mo­dalnya besar, karena kemarin Covid-19 jadi pekerjaan ma­sih berlangsung. Di sisa wak­tu 30 hari ini kita akan terus push dan akan kita monito­ring,” katanya. Berdasarkan data yang ada, ada empat SKPD yang rata-rata serapan anggarannya berkisar 53 persen. Empat SKPD tersebut yakni DPUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kese­hatan serta Dinas Perdagang­an dan Perindustrian. Lambatnya serapan angga­ran pada empat SKPD terse­but, sambung dia, lantaran SKPD sedang mengadakan proses lelang. ”Yang besar-besar itu karena sedang pro­ses lelang, tapi kalau dilihat dari timeline Insya Allah akan tercapai serapannya,” katanya. Untuk memastikan serapan anggaran SKPD maksimal, BPKAD berencana terus melakukan monitoring ter­hadap sejumlah SKPD yang serapannya belum maksimal. ”Kita akan pantau semuanya secara berkala. Progres penyerapan akan terus kita lakukan,” tutupnya. (ogi/c/mam/py)