METROPOLITAN – Wacana pemanfaatan danau Bogor Raya akhir-akhir ini menjadi sorotan sejumlah wakil rakyat di DPRD Kota Bogor. Terlebih, danau Bogor Raya merupakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang belum diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor tidak boleh mendahului kepentingan pemkot, di mana saat ini danau Bogor Raya belum diserahkan sebagai PSU milik Pemkot Bogor. "Masalah status lahannya dulu harus diselesaikan, danau itu kan PSU dan harus diserahkan dulu agar masuk menjadi aset dan terdaftar dalam neraca aset Pemkot Bogor. Setelah itu baru objek lokasi itu bisa dimanfaatkan, baik dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun dikelola oleh Pemkot Bogor itu sendiri. Jadi, Perumda Tirta Pakuan tidak boleh mengelola danau yang tidak jelas kepemilikannya," bebernya. Lebih lanjut politisi Gerindra ini menerangkan,  permasalahan aset memang krusial dan perlu penanganan serius. Terlebih faktanya masih banyak pengembang yang belum menyerahkan PSU ke Pemkot Bogor, sehingga persoalan itu menjadi konsentrasi DPRD.  Meski telah diterbitkannya Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menekan terkait penyerahan PSU oleh pengembang, pria yang juga akrab disapa JM ini menilai pemkot harus lebih tegas dalam mengambil alih danau Bogor Raya. Sebab jika Pemkot Bogor tidak mau bertindak, maka pihaknya yang akan mengambil langkah tegas. "Sekarang kami masih menunggu Perda RTH disahkan. Kalau itu sudah ada, saya rasa kami akan memiliki kekuatan lebih untuk merebut danau tersebut," paparnya. Sedangkan terkait dijadikannya PSU sebagai objek wisata yang bisa menghasilkan pendapatan, JM menilai perlu dibuat perda yang mengatur tentang aset yang dijadikan objek komersial. Sehingga menurut pengamatannya apa yang dilakukan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) dengan PT Ecomarine Indo Putra yang akan memanfaatkan danau Bogor Raya sebagai lokasi wahana bermain air internasional sudah kelewat batas. "Kalaupun akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yang membuat MoU itu harus Pemkot Bogor dengan pihak ketiga. Memang dalam pemanfaatan aset itu diperlukan adanya Perda Komersial. Untuk itu, ke depan nanti akan diusulkan untuk pembentukan Perda Komersial di Kota Bogor yang akan menangani soal kerja sama yang komersial," bebernya. Ketika dikonfirmasi, Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira, mengaku akan menjelaskan terkait wacana kerja sama antara pihaknya dengan PT SEG dalam waktu dekat. Namun, ia memastikan kalau pihaknya belum meneken MoU ataupun PKS dengan PT SEG terkait pengelolaan danau Bogor Raya. "Nanti saya ceritanya harus detail, takut salah, setelah saya swab dulu ya. Tapi, sampai hari ini belum dua-duanya (penandatanganan MoU dan PKS, red)," kata Rino melalui pesan singkat. Sebelumnya, Direktur Operasional PT SEG, Wahyu Kurniawan, menerangkan, kondisi danau Bogor Raya saat ini memang tidak termanfaatkan, sehingga ke depannya dengan adanya proyek Bogor Heritage Ecopark, danau akan dimanfaatkan menjadi wahana wisata air dan olahraga. "Jadi, ke depan danau akan diubah, di antaranya dimanfaatkan untuk air minum oleh PDAM untuk penampung antisipasi banjir di Bogor Utara dan untuk wahana wisata air Bogor Aquagame," ujarnya. Bahkan, lanjut Wahyu, pihak Perumda Tirta Pakuan juga sudah melakukan kajian untuk pengelolaan air minum SPAM-nya di danau Bogor Raya nanti. Kerja sama akan dilakukan dengan BUMD yakni Perumda Tirta Pakuan dalam pengelolaan air danau Bogor Raya. "Kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan Pemkot Bogor, tentunya dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor," jelasnya. Wahyu menambahkan, PT SEG ingin merealisasikan mimpi sesuai masterplan agar danau Bogor Raya menjadi ikon Kota Bogor dan ke depan danau akan menjadi pengelolaan penangan banjir seperti perencanaan dulu. "Memang danau ini untuk penanganan banjir dan akan kami proyeksikan ke sana. Tapi danau ini jadi ikon nantinya dengan adanya wahana air internasional Bogor Aquagame," pungkasnya.(dil/b/mam/py)