METROPOLITAN – Program Ru­mah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari Anggaran Penda­patan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat kembali digu­lirkan. Tahun ini, Kota Bogor menda­pat jatah guyuran bantuan seribu RTLH yang bakal diperbaiki mela­lui program besutan Gubernur Ja­bar Ridwan Kamil (RK) ini. Kepala Bidang Peru­mahan dan Pemukiman pada Kota Bogor, Muhamad Hutri, Disperumkim mengatakan, seribu rumah yang bakal mendapatkan bantuan ini tersebar di 25 kelurahan se-Kota Bogor. Jumlah ini rupanya meningkat dibandingkan 2020 yang hanya mengkaver bantuan untuk 540 RTLH. ­ ”Pada 2021 Kota Bogor mendapatkan bantuan seribu unit RTLH Bantuan Gubernur (Bangub) Jabar, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 540 RTLH,” kata Hutri kepada Metropolitan, Selasa (2/2). Hutri menjelaskan, para penerima bantuan akan mendapatkan uang sebesar Rp17,5 juta yang nantinya dibelanjakan bahan bangunan serta dikoordinir Bidang Ke­mas di masing-masing kelu­rahan. ”Biaya itu sudah ter­masuk upah untuk pekerja dan insyaAllah akan mulai dijalankan pada April,” jelas­nya. Dari data di Disperumkim Kota Bogor, 25 kelurahan yang akan menerima bantuan ter­bagi menjadi enam kelurahan dari Kecamatan Bogor Barat, tujuh kelurahan dari Keca­matan Bogor Selatan, dua Kelurahan Bogor Tengah, satu kelurahan dari Bogor Timur, tiga kelurahan dari Bogor Utara dan enam kelu­rahan dari Tanahsareal. ”Nah masing-masing kelurahan dijatah 40 rumah yang akan diperbaiki,” jelasnya. Terpisah, Lurah Ciluar, De­ni Ardiansyah, menuturkan, bantuan RTLH gubernur ini sangat membantu untuk me­ningkatkan kualitas hidup masyarakatnya yang berada di perbatasan dengan Kabu­paten Bogor. Berdasarkan data di Bidang Kemas, Kelu­rahan Ciluar, Deni mengung­kapkan ada 82 rumah ter­data yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan RTLH. ”Di kami ada 82 rumah yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan RTLH,” ungkapnya. Nantinya, sambung Deni, pihak Kelurahan Ciluar bakal langsung melakukan monitoring dalam penggu­naan bantuan RTLH agar tak ada penyelewengan ban­tuan seperti pungutan liar (pungli). ”Kita akan lakukan pemantauan langsung dan pendampingan agar masy­arakat memahami penggu­naan uang bantuan tersebut,” jelasnya. Meski ada peningkatan da­lam program RTLH dari Ban­gub, anggota DPRD Fraksi PPP, Ahmad Saeful Bakhri, meni­lai program ini perlu dipantau penggunaan anggarannya secara seksama. Sebab masih ada beberapa bantuan yang tidak tepat sasaran. ”Kita kan sudah ada program RTLH APBD Kota Bogor, terus sekarang dapat bantuan lagi sebesar Rp17,5 miliar dari provinsi. Nah, pengawasan harus benar-benar dilakukan agar tepat sasaran,” pungkas­nya. (dil/c/ryn/py)