METROPOLITAN – Kemisk­inan dan pengangguran ma­sih menjadi momok bagi Kabupaten Bogor. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, dari 2019 hingga 2020 terjadi pe­ningkatan pada dua sektor tersebut. Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bogor, Ujang Jaelani, mengungkapkan, untuk masalah pengangguran pada 2020 naik menjadi 14,29 persen dari 2019 yang berada di 9,06 persen. ”Kalau jumlah absolutnya berarti, jumlah pengangguran Kabupaten Bogor sebanyak 390.371 orang (14,29 persen) pada 2020,” ungkap Ujang kepada Met­ropolitan, Rabu (3/3). Sedangkan untuk angka kemiskinan, Ujang menjabar­kan mengalami kenaikan dari 2019 6,66 persen men­jadi 7,69 persen pada 2020. ”Kalau jumlah absolutnya berarti jumlah penduduk miskin Kabupaten Bogor se­banyak 465.670 orang (7,69 persen),” paparnya. Meski sudah setahun pandemi Co­vid-19, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor mengaku belum memiliki data jumlah pengangguran akibat pandemi. Kepala Disnaker Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari, menu­turkan, pendataan masih terus berjalan. Padahal, pan­demi sudah satu tahun. “Kita belum bisa menjawab data terakhir, karena kita masih terus berjalan (pendataan, red),” ujarnya. Untuk menyelesaikan pen­dataan, Zaenal mengaku baru akan menggelar rapat ming­gu depan. Pihaknya beren­cana mengundang Apindo dan serikat buruh untuk mela­kukan pendataan. “Insya Al­lah minggu depan kita rapat untuk mendata itu semua,” terangnya. Sebelumnya, pandemi Co­vid-19 yang tak kunjung usai memaksa Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Bogor mela­kukan revisi pada Rencana Pembangunan Jangka Men­engah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Bupati Bogor, Ade Yasin, mengungkapkan, rencana revisi ini merupakan dampak dari bencana yang terus men­ghantam Bumi Tegar Beriman sejak 2020. Dampak dari ben­cana ini, menurut wanita yang akrab disapa AY menyebabkan adanya kenaikan dan penu­runan dalam pendapatan dan perkembangan masyarakat. Dimana menurutnya angka kemiskinan dan penganggu­ran mengalami peningkatan. ”Karena bencana alam di awal 2020 dan maret ini ben­cana alam lagi, serta adanya pandemi, otomatis ada pen­urunan dan kenaikan. Se­perti sekarang kan pengang­guran naik karena banyak yang terdampak, kemiskinan juga naik, itu yang harus disesu­aikan,” ujar AY. Meski sudah mengungkap­kan keinginannya, AY belum bisa menjabarkan sektor mana saja yang akan direvisi. Ia pun menyebutkan, nantinya hasil ekspos dengan SKPD terkait rencana revisi RPJMD ini akan dilimpahkan ke DPRD agar bisa dibahas lebih lanjut. ”Target dan kegiatan. Memang baru besok ekspose dan akan dilempar ke dewan,” kata AY. Rencana revisi RPJMD Ka­bupaten Bogor ini, ternyata berbarengan dengan revisi RPJMD Provinsi Jawa Barat. Ketika ditanya apakah re­visi RPJMD Kabupaten Bogor akan mengikuti Provinsi Jawa Barat, AY mengatakan Pemkab Bogor memiliki tar­get tersendiri. ”Kita tidak harus sama, yang pasti me­nyesuaikan,” tandasnya. (dil/c/mam/py)