METROPOLITAN –Niat Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor dalam merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 semakin serius, setelah digelarnya rapat antara Badan Perenca­naan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ka­bupaten Bogor dengan pihak DPRD Kabupa­ten Bogor. Kepala Bappeda Kabupaten Bogor, Suryanto, mengung­kapkan, dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Ka­bupaten Bogor membahas tentang persetujuan awal dari pihak legislatif dan tu­juan memberitahukan ren­cana perubahan dalam RPJMD. Rencana perubahan yang dilakukan Pemkab Bogor ini, sambung Suryanto, karena adanya penyesuaian dari tingkat nasional dan provin­si yang harus disinergiskan dengan tingkat Kabupaten Bogor. ”Perubahan itu hanya permasalahan program yang kita sesuaikan. Karena peru­bahan ini terkait penyesuaian kita ada kebijakan nasional dan perlu disesuaikan kem­bali,” kata Suryanto. Suryanto pun memastikan tak ada pencoretan program-program strategis dalam re­visi RPJMD 2018-2023 ini. Namun, ia mengaku akan ada penyesuaian program agar memastikan pemulihan eko­nomi dan penanganan Co­vid-19 berjalan lancar. ”Per­tanian tetap, sektor industri juga ingin didorong, karena ketua dewan ingin bagai­mana sektor ekonomi tetap berjalan, itu bisa mendongrak pertumbuhan ekonomi, jadi banyak tambahan-tambahan,” jelas Suryanto. Adanya revisi RPJMD ini akan berpengaruh pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RK­PD) 2022. ”RPJMD berlaku dua tahun, kan program lima tahunan sudah ada. Hanya kita mengevaluasi di mana pencapaiannya dengan ter­ganggunya 2020 dan berharap tertinggal di 2020 terkejar di 2023 semua sudah tercapai visi Kabupaten Bogor term­aju,” paparnya. Sebelumnya, Bupati Bogor, Ade Yasin, mengungkapkan, rencana revisi ini merupakan dampak bencana yang terus menghantam Bumi Tegar Beriman sejak 2020. Dampak bencana ini menyebabkan adanya kenaikan dan penu­runan dalam pendapatan dan perkembangan masyarakat. Di mana angka kemiskinan dan pengangguran menga­lami peningkatan. ”Karena bencana alam awal 2020 dan Maret ini bencana alam lagi serta adanya pan­demi, otomatis ada penurunan dan kenaikan. Seperti sekarang kan pengangguran naik ka­rena banyak yang terdampak, kemiskinan juga naik, itu yang harus disesuaikan,” ujar wa­nita yang akrab disapa AY ini. Meski sudah mengungkap­kan keinginannya, AY belum bisa menjabarkan sektor mana saja yang akan direvisi. Nantinya hasil ekspos dengan SKPD terkait rencana revisi RPJMD ini akan dilimpahkan ke DPRD agar bisa dibahas lebih lanjut. ”Target dan ke­giatan. Memang baru besok ekspos dan akan dilempar ke dewan,” kata AY. Rencana revisi RPJMD Ka­bupaten Bogor ini, ternyata berbarengan dengan revisi RPJMD Provinsi Jawa Barat. Ketika ditanya apakah revisi RPJMD Kabupaten Bogor akan mengikuti Provinsi Jawa Barat, AY mengatakan bahwa Pem­kab Bogor memiliki target tersendiri. ”Kita tidak harus sama, yang pasti menyesuai­kan,” ujarnya. Sementara itu, anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bogor, Permadi Dalung, men­gatakan, revisi RPJMD jangan hanya berfokus pada peru­bahan program pembangunan, tapi juga harus lebih mening­katkan penanganan pandemi Covid-19. ”Jadi, sektor kesehatan harus ditingkatkan. Kalau pembangu­nan yang krusial jangan diu­bah, tapi yang tidak penting mending buat Covid-19,” katanya saat ditemui Metro­politan di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Bogor. Walaupun belum menda­patkan draf revisi RPJMD dari Pemkab Bogor, Per­madi mengingatkan kepada Pemkab Bogor agar RPJMD ini bisa mengakomodasi semua sektor supaya tak perlu dilakukan refocusing anggaran lagi. ”Yang pasti kita ingin tahu dulu apa saja yang direvisi, karena kebutuhan masyarakat ya­kni kesehatan sebagai penanganan Covid-19. Ini agar kita jangan sampai ada recofusing lagi,” pungkasnya. (dil/b/mam/py)