METROPOLITAN – Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah membahas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabu­paten Bogor mengusulkan agar rencana pemekaran wi­layah Bogor Selatan masuk revisi RPJMD ter­sebut. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor, Heri Aristandi, mengatakan, usulan memasukkan pemekaran Bogor Selatan ke revisi RPJMD muncul dari masyarakat. Bahkan, masy­arakat sudah membentuk presidium untuk memperju­angkan pemekaran tersebut.­ Meski demikian, Heri meni­lai perjuangan pemekaran Bogor Selatan tidak akan mak­simal jika tak masuk RPJMD. Meski prosesnya masih panjang, ia berharap Pemkab Bogor memasukkan terlebih dulu rencana pemekaran tersebut ke RPJMD. “Orang-orang di selatan ngomongin pemekaran tapi nggak masuk ke RPJMD kan aneh. Padahal masukin dulu ke RPJMD-nya, kalau nggak dimasukin ya gimana. Kita minta pemkab masukin itu direvisi RPJMD yang sekarang, yang penting ada dulu. Jangan sampai kita bicara pemekaran tapi di RPJMD-nya nggak ada,” kata Heri, Rabu (17/3). Menurutnya, pemekaran wi­layah Bogor Selatan penting dilakukan untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pria asal Cisarua, Kabupaten Bogor ini yakin pendapatan di wi­layah selatan sudah cukup jika nantinya memekarkan diri. “Bogor Selatan sudah komplet. Kawasan ekonominya ada, pa­riwisata, industri dan lainnya cukup. Masalahnya banyak yang belum dimaksimalkan, makanya ketika dimekarkan ini bisa jadi potensi dan pelayanan untuk masyarakat bisa lebih dekat,” ungkapnya. Heri menjelaskan, sedikitnya ada tujuh kecamatan di Bogor Selatan yang bisa masuk ren­cana pemekaran. Di antaranya Ciawi, Megamendung, Cisarua, Cigombong, Cijeruk, Caring­in dan Tamansari. “Itu kan tujuh kecamatan masuk Da­pil III, Ciomas bisa juga kalau mau masuk. Yang penting masukin dulu di RPJMD Fraksi Gerindra mengusulkan perencanaan pemekaran Bo­gor Selatan ini ke revisi RPJMD sekarang,” terangnya. Sekadar diketahui, niat Pe­merintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam merevisi Ren­cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 semakin serius, setelah digelarnya rapat an­tara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bap­peda) Kabupaten Bogor dengan pihak DPRD Kabupaten Bogor. Kepala Bappeda Kabupaten Bogor, Suryanto, mengung­kapkan, dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Ka­bupaten Bogor membahas tentang persetujuan awal dari pihak legislatif dan tu­juan memberitahukan ren­cana perubahan dalam RPJMD. Rencana perubahan yang dilakukan Pemkab Bogor ini, sambung Suryanto, karena adanya penyesuaian dari tingkat nasional dan pro­vinsi yang harus disinergis­kan dengan tingkat Kabupa­ten Bogor. ”Perubahan itu hanya permasalahan program yang kita sesuaikan. Karena perubahan ini terkait penye­suaian kita ada kebijakan nasional dan perlu disesu­aikan kembali,” kata Sury­anto. Suryanto pun memastikan tak ada pencoretan program-program strategis dalam re­visi RPJMD 2018-2023 ini. Namun, ia mengaku akan ada penyesuaian program agar memastikan pemulihan eko­nomi dan penanganan Co­vid-19 berjalan lancar. ”Per­tanian tetap, sektor industri juga ingin didorong, karena ketua dewan ingin bagaima­na sektor ekonomi tetap ber­jalan, itu bisa mendongrak pertumbuhan ekonomi, jadi banyak tambahan-tambahan,” jelas Suryanto. Adanya revisi RPJMD ini akan berpengaruh pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RK­PD) 2022. ”RPJMD berlaku dua tahun, kan program lima tahunan sudah ada. Hanya kita mengevaluasi di mana pencapaiannya dengan ter­ganggunya 2020 dan berharap tertinggal di 2020 terkejar di 2023 semua sudah tercapai visi Kabupaten Bogor terma­ju,” paparnya. (fin/mam/py)