METROPOLITAN – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor ramai-ramai melakukan kun­jungan ke Pasar Teknik Umum (TU) Kemang, Senin (22/3) sore. Kedatangan para inohong Kota Hujan yang dipimpin Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim itu ingin menyele­saikan persoalan aset dan operasional Pasar TU yang kini masih dikuasai PT Gal­vindo Ampuh. Dedie mengatakan, Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor me­minta kepada PT Galvindo Ampuh berkoordinasi meny­angkut pelaksanaan opera­sional yang seharusnya dise­rahkan sejak 2007. ”Tetapi saat ini belum dise­rahkan, kami meminta, dalam konteks berkoordinasi da­hulu, yang utama dan paling penting. Kedua, harus ada niat baik juga dari berbagai pihak mengikuti kesepakatan awal. Jika belum ada kesepa­katan harus rembuk cari so­lusi kesepakatan,” katanya, Selasa (22/3). Terkait hal lain di luar ope­rasional, sambung dia, akan dibicarakan dalam konteks terpisah. Saat ini berbicara operasional yang akan diam­bil Pemkot Bogor. “Intinya meminta karena sudah jelas sejak 2007 operasional ada di Pemkot Bogor. Ada hak peng­elolaan 2007, aset harus di­catatkan dalam neraca Kota Bogor karena ini Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL),” ujarnya. ”Kemudian ada perjanjian keperdataan menuju kepada satu waktu tertentu, kami hormati itu, tapi yang kami ingin adalah yang menjadi kewajiban Pemkot Bogor,” sambungnya. Saat ditanya penyebab belum diserahkan pengelolaan ope­rasional oleh PT Galvindo Ampuh, Dedie menjawab karena ada persoalan dasar. Ada hal-hal yang tidak dipa­hami dan dimengerti. Maka dari itu, pihaknya datang ke lokasi untuk coba menyele­saikan secara teknis. “Kami bicara operasional. Tadi juga saya meminta ke­terangan pedagang, merespons ada hal-hal yang perlu diluru­skan dan perlu pemerintah ikut campur, karena itu datang ke sini. Alasan belum disera­hkan, ya tanya ke PT Gal­vindo Ampuh,” katanya. Sementara itu, anggota Ko­misi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, meminta Pem­kot Bogor tegas mengambil alih pengelolaan operasional Pasar TU Kemang alias Pasar Tekum dengan tidak melang­gar hukum. Heri mengaku kesal dengan adanya spanduk yang dipasang PT Galvindo Ampuh yang terkesan meng­intervensi dengan menyebut seakan-akan pasar tersebut milik mereka. ”Berbicara tentang aset, aset tersebut harus diserahkan kepada Pemkot Bogor sejak 2007 tentu DPRD Kota Bogor Komisi I meminta Pemkot Bogor mengambil alih dengan catatan tidak melanggar hu­kum. Kami menyarankan mencari fatwa penyitaan aset ini. Operasionalnya ini harus diserahkan. Pemerintah punya otoritas dan kebijakan tidak bisa diatur lembaga, jangan seperti negara punya negara,” bebernya. Pihaknya mendorong pe­merintah tegas melakukan langkah, apalagi jika fatwa hukum sudah pasti. Seperti ada perintah pengadilan un­tuk melakukan pengambil-alihan. Maka harus dilakukan karena ini aset rakyat Kota Bogor dan pasar merupakan bagian dari aktivitas hajat orang banyak. ”Saya menyayangkan bahwa ada spanduk yang dipasang PT Galvindo Ampuh yang terkesan mengintervensi, pa­dahal kan ini pasar bukan milik mereka. Tidak perlu lah seperti itu, ya tadi kan sudah dibuka pak wakil agar ber­komunikasi,” tambahnya. Senada, anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Rizal Uta­mi, melihat ada potensi ke­hilangan pendapatan daerah Kota Bogor karena seharusnya Pasar TU dikelola Pemkot Bogor. Tapi sampai hari ini masih dikelola PT Galvindo Ampuh. Selain itu, untuk ber­jualan penyewaan kios masih hak PT Galvindo Ampuh se­hingga tak akan diambil alih sampai 2030. ”Setelah 2034 Hak Guna Bangunan habis diserahkan ke Pemkot Bogor. Hal yang kami minta pengelolaan ke­bersihan, keamanan, parkir dan retribusi. Ya tetap men­ghargai hak PT Galvindo Am­puh juga sesuai kesepakatan. Yang belum terjual, silakan dijual. Yang belum dipungut sewa, ya dipungut sewa,” te­rangnya. Namun selepas peninjauan, tak ada perwa­kilan PT Galvindo Ampuh yang enggan diwawancarai awak media. Hingga saat ini belum ada keterangan terkait hal tersebut. (ryn/py)