METROPOLITAN –Proyek pembangunan perlintasan (Underpass) tidak sebidang di pintu ke­reta Kebonpedes, Kecamatan Tanahsareal, hingga saat ini masih belum bisa terlaksana. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, karena masih menunggu persetujuan dari Kantor Sekretariat Presiden (KSP). Padahal, Detail Engineering Design (DED) dari perlintasan tidak sebidang Kebonpedes itu sudah diajukan ke pemerin­tah pusat bersama 12 proyek pembangunan Pemkot Bogor lainnya. “DED ini pernah kita ajukan ke pusat. Kan ada 12 proyek dari Pemkot Bogor melalui KSP, berdasarkan pembicaraan tindak lanjut permintaan Pemkot Bo­gor kepada presiden RI saat itu. Sekarang ini masih dalam pro­ses,” katanya. Dalam pembangunan perlintasan tidak sebidang ini terdapat banyak kendala. Di antaranya seperti pandemi Covid-19, refocusing anggaran hingga pengalihan prioritas. Dari 12 program tersebut, pemerintah pusat akan mengeksekusi atau memilih berapa program yang bisa dilaksanakan. “Jadi artinya, sampai saat ini usulan itu sudah ada di pemerintah pusat. Tinggal pemerintah pusat bagaimana nanti mengeksekusi atau memilih satu, dua, tiga atau sepuluh dari 12 program yang kita usulkan. Salah satunya underpass atau flyover Kebonpedes,” ungkapnya. Terpisah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi, memaparkan, sepuluh proyek pembangunan yang diajukan ke kantor staf presiden, di antaranya penataan di sekitar Pasar Bogor, pembangunan dan pembebasan lahan underpass KS Tubun, penataan GOR Pajajaran, pembangunan/rekonstruksi jembatan Otista serta pembangunan dan pembebasan lahan underpass Jalan Kebonpedes. Lalu, pembangunan flyover MA Salmun, pembangunan flyover Jembatan Merah, pembebasan lahan dan pembangunan jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR), pembangunan underpass Baranangsiang dan pembangunan Trem. “Kami harap ada pengaruhnya karena kan presiden tinggal di sini, jadi pengajuan kita bisa segera disetujui,” ujarnya. Rudi mengungkapkan, salah satu janji Presiden Joko Widodo kepada Pemkot Bogor adalah penataan kawasan Pasar Bogor. Di mana akan ada pembangunan Park and Ride, alun-alun dan pembangunan underpass penyeberangan dari pedestrian Suryakencana menuju Kebun Raya Bogor (KRB). “Iya kan itu janjinya presiden. Kita susun janji presiden dan kita ajukan,” ujarnya. Pengembangan kawasan Pasar Bogor, sambung dia, tentu akan bersinggungan dengan penataan kawasan Suryakencana, di mana saat ini Pemkot Bogor sudah mengajukan Rp30 miliar untuk menata tujuh koridor di Suryakencana. Meski Rudi mengaku belum tahu kapan akan mendapatkan jawaban atas pengajuan proyek pembangunan, ia berharap ada beberapa proyek yang segera dikerjakan dan menjadi prioritas Kemenko Maritim. “Intinya begini, pemda mengajukan ke pemerintah pusat terkait surat terdahulu pada 2019. Sekarang di pusat dikoordinatori Menko Maritim. Jadi, kita berharap ada beberapa program yang bisa jadi prioritas,” pungkasnya. (dil/c/feb/py)