Setengah tahun tidak ada kepastian soal pencairan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) dari pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor membawa angin segar untuk pejuang kesehatan dengan adanya usulan insentif dari wakil rakyat. SEJAK awal pandemi Co­vid-19, Pemerintah Kota (Pem­kot) Bogor tidak mengaloka­sikan anggaran insentif nakes pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan hanya bertumpu pada alokasi pemerintah pu­sat. Kondisi ini yang memak­sa DPRD Kota Bogor berini­siatif mengusulkan agar ang­garan tersebut diplot dalam APBD. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengung­kapkan, terdapat beberapa pos anggaran yang bisa di­alokasikan untuk digunakan dalam pos anggaran dana insentif bagi nakes. Di anta­ranya pos anggaran PCR test sebesar Rp22 miliar dan pos anggaran vaksin Rp8,6 miliar. “Tidak akan termanfaatkan anggaran tersebut, bisa dia­lihkan untuk insentif nakes melalui mekanisme pergese­ran atau mekanisme lain yang diperbolehkan. Melalui pe­rubahan anggaran,” katanya saat ditemui di kantor DPD PKS, Kamis (8/4). Agar insentif ini tepat sasa­ran, Atang mengaku saat ini tengah meminta data total nakes di Kota Bogor ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bo­gor. Tak hanya itu, besaran insentif juga akan dirumuskan bersama Komisi IV DPRD Kota Bogor agar sesuai ang­garan yang ada dan jumlah nakes yang ada. Jika mengacu pada Keputu­san Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020, pembagian insentif dibagi empat kategori. Di antaranya dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum dan gigi Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta dan tenaga medis lainnya Rp5 juta. Namun sejak Okto­ber 2020, insentif untuk nakes di rumah sakit belum juga cair. Salah seorang perawat dari RS Medika Dramaga, Muham­mad Nurdin, mengaku belum mendapatkan dana insentif sejak Oktober. ”Insentif belum turun semua, Oktober sampai saat ini belum,” ungkapnya. Sebagai perawat yang ber­sentuhan dengan pasien po­sitif Covid-19, Nurdin menga­ku selalu diselimuti rasa takut terpapar virus yang belum ditemukan obatnya ini. Bahkan, awal pandemi, se­lama tiga bulan ia tidak pernah pulang ke rumah dan harus menjauh dari sang istri untuk menjaga keluarganya agar tidak terpapar. Tak sedikit juga rekan-rekan seperju­angannya yang berguguran selama setahun pandemi terjadi. ”Teman-teman (perawat, red) banyak yang tumbang, sahabat saya sampai dirawat bahkan sampai kena ICU dan hampir meninggal. Bahkan, sampai saat ini saya masih takut kalau pulang ke rumah. Bukannya apa-apa, takut nu­larin ke istri dan keluarga,” ujarnya. Menyikapi hal tersebut, Ke­pala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno, mengakui adanya keterlam­batan pencairan dari pusat. Namun, Sri tidak menjelaskan alasannya. Ia hanya mengakui jika selama ini Pemkot Bogor tidak menganggarkan insen­tif nakes melalui APBD Kota Bogor dengan pertimbangan defisit anggaran. “Kami belum bisa mengaju­kan anggaran insentif untuk nakes yang bertugas di pus­kesmas Kota Bogor ke pe­merintah pusat. Untuk nakes yang bertugas di rumah sakit belum dibayarkan. Dari data Dinkes Kota Bogor, nakes puskesmas tercatat 953 orang,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, merespons baik usulan DPRD Kota Bogor kaitan insentif nakes ini. ”Bisa saja kalau disetujui dan anggarannya cukup harus kita berikan,” pungkasnya. (dil/c/feb/py)